PKS Soroti Defisit BPJS Kesehatan dan Desak Pemerintah Transparan Soal Pengelolaan Dana Jaminan Sosial

RajaKomen.com — Masalah potensi defisit anggaran BPJS Kesehatan kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan perlunya transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana jaminan sosial, terutama di sektor kesehatan yang menyangkut langsung kepentingan jutaan rakyat.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Heryawan, menyatakan bahwa kabar mengenai ancaman defisit BPJS Kesehatan sangat mengkhawatirkan, mengingat program ini menyentuh aspek paling dasar dalam kehidupan masyarakat, yaitu hak atas pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai rakyat menjadi korban ketidakefisienan atau salah urus dana BPJS. Pemerintah harus terbuka kepada publik tentang posisi keuangan, sumber defisit, dan rencana kebijakan ke depan,” ujar Netty dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, Selasa (18/06/2025).

Netty juga menyoroti potensi kebijakan kenaikan iuran atau pembatasan layanan, yang bisa saja dijadikan jalan keluar jangka pendek namun berdampak langsung pada daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Menurutnya, upaya menyeimbangkan anggaran BPJS Kesehatan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak peserta atau mengurangi kualitas layanan.

“Kesehatan bukan komoditas. Negara wajib melindungi dan melayani, bukan malah menambah beban dengan kenaikan iuran atau mempersempit akses,” tegasnya.

PKS mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen BPJS, mulai dari efisiensi penggunaan anggaran, sistem pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan, hingga integrasi data peserta dan rumah sakit.

Fraksi PKS juga mendukung penguatan pengawasan eksternal terhadap pengelolaan dana jaminan sosial, agar tidak terjadi praktik penyimpangan dan seluruh proses dapat diaudit secara transparan.

“Kita ingin BPJS tetap hadir sebagai jaminan, bukan beban. Maka segala persoalan keuangan harus diungkap ke publik secara terbuka, tidak boleh ditutupi,” jelas Netty.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah melibatkan pemangku kepentingan, termasuk DPR, dalam menyusun strategi penyelamatan sistem jaminan kesehatan nasional.

“Kalau rakyat sudah disiplin membayar iuran, maka pemerintah juga harus disiplin dalam mengelola dan mempertanggungjawabkannya,” pungkas Netty.