PKS Minta Pemerintah Tuntaskan Masalah Stunting dengan Program Berbasis Keluarga dan Komunitas

RajaKomen.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan serius pembangunan manusia di Indonesia. Dalam rapat gabungan antara Komisi VIII dan Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan dan BKKBN, Rabu (3/7/2025), PKS mendesak agar pemerintah menempatkan keluarga sebagai pusat intervensi dalam strategi percepatan penurunan angka stunting.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menilai bahwa angka stunting yang masih tinggi di beberapa provinsi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih dekat ke masyarakat. Menurutnya, keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kualitas pendampingan gizi di tingkat rumah tangga dan lingkungan komunitas.

“Stunting bukan semata masalah nutrisi, tapi juga soal ketidakhadiran negara dalam edukasi ibu dan keluarga. PKS ingin ada pendekatan yang lebih empatik, dengan melibatkan ibu kader, tokoh agama, dan tokoh adat,” jelas Kurniasih.

Fraksi PKS mendukung penguatan program posyandu terpadu, pemberian makanan tambahan lokal berbasis pangan bergizi, serta edukasi pranikah dan kehamilan sehat. Selain itu, kader-kader posyandu di daerah harus diberi insentif dan pelatihan berkelanjutan agar bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

PKS juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi bantuan gizi dan alat kesehatan, agar tidak terjadi penumpukan di gudang atau distribusi yang tidak merata di wilayah pelosok.

“Kami mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan dana desa untuk mendukung gerakan cegah stunting. Kolaborasi lintas sektor sangat penting, tapi jangan lupakan kunci utamanya: keluarga,” tambah Kurniasih.

Sebagai penutup, Fraksi PKS menegaskan bahwa perjuangan melawan stunting harus menjadi gerakan nasional berbasis cinta keluarga, kesetaraan akses, dan keadilan sosial. PKS akan terus mengawal kebijakan ini melalui legislasi dan pengawasan program di lapangan.