Peran Media Online dalam Kampanye politik

Hendak dipungkiri atau tidak, media sosial kini telah mendarahdaging dalam kehidupan kita. Peran media online dalam ranah perpolitikan di Indonesia juga relatif besar. Bahkan bukan hanya seputar demokrasi saja, melainkan semua topik aktual yang terjadi pun bisa menjelma dan banyak diperbincangkan.

Bila membahas mengenai peran media online dalam kampanye, maka hal tersebut tak terlepas dari pedoman penyiaran. Pedoman penyiaran ini berfungsi sebagai acuan yang harus diperhatikan ketika melakukan kampanye melalui media online atau media sosial.

Pedoman Penyiaran Kampanye pada Media Online

Setiap penyiaran yang dilakukan oleh media harus mengacu pada pedoman yang ada pada KPI, yaitu;

Pasal (2) lembaga penyiaran wajib untuk memiliki sikap yang adil serta proporsional kepada semua peserta/kandidat Pemilu dan Pilkada. Pasal (3) lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan atau memihak salah satu orang yang merupakan kandidat dari Pemilu maupun Pilkada. Pasal (4) juga menerangkan bahwa semua lembaga penyiaran dilarang menyiarkan atau menayangkan suatu program atau berita apapun yang disponsori oleh kandidat Pemilu/Pilkada.

Bukan hanya itu, semua penyiaran juga harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sesuai dengan pasal (1) yang berbunyi, wartawan Indonesia harus mempunyai sikap yang independen, serta mampu untuk menghasilkan berita yang berakurasi tinggi, seimbang, dan tidak mengandung itikad yang buruk.

Para jurnalis juga harus menyediakan forum diskusi yang terbuka bagi publik supaya mereka dapat berkompromi dan menyampaikan kritikan secara langsung. Para jurnalis juga harus berusaha untuk menciptakan hal yang bersifat penting dan menarik namun juga tetap memiliki relevansi yang erat.

Berita yang dibawakan harus tetap pada porsinya dan tetap komprehensif. Terutama dalam suasana kontestasi politik, peran media online banyak sekali menangkap sorotan tajam dari publik. Oleh sebab itu, netralitas, objektivitas, proporsionalitas, independensi, dan akurasi informasi harus terus dipegang dengan kuat.

Tahap Perkembangan Media Sosial dalam Perpolitikan Indonesia

Dalam sejarah perkembangannya, media sosial telah banyak difungsikan untuk kepentingan kampanye politik. Namun perlu beberapa tahapan yang dilewati sebelum peran media online menjadi kompleks seperti saat ini.

1. Tahap Pertama

Tahap pertama ini dimulai ketika teknologi yang berkembang di Indonesia memprakarsai terbentuknya komunitas virtual. Kemudian menjelang Pemilu tahun 2009 media sosial banyak digunakan oleh para elit politik untuk melakukan kampanye, dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Terlebih lagi ketika pemerintah telah memberikan kebebasan pers dan media massa, maka peran media online juga turut mendominasi. Media  menjadi tempat dimana semua orang bisa mengekspresikan diri secara bebas tanpa harus takut terhadap perlawanan hukum.

2. Tahap Kedua

Tahap yang kedua adalah ketika media sosial mampu memunculkan kebudayaan yang partisipatif serta politik aktif dalam pemilihan umum.  Identitas politik banyak diperkuat melalui media sosial. Banyak juga pergerakan kampanye yang terus digencarkan melalui metode online dan konvensional.

Selanjutnya kemunculan kaum milenial yang memiliki kedinamisan tinggi membuat hal-hal yang berbau politik dikritisi secara cepat dan cenderung dikomparasikan dengan kelompo dari generasi sebelumnya. Semua hal yang menciptakan ambiguitas dipertanyakan dan banyak dikupas secara lebih mendalam.

Jika ada perbedaan yang mencolok tajam dalam hal ini, tak jarang terjadi perpecahan. Perseteruan antara komunitas politik online yang menjadi pendukung kandidat dan identitas politik mereka sering kali mewarnai momentum menjelang Pemilu maupun Pilkada.

Salah satu contoh platform media online yaitu facebook, diyakini sebagai platform yang mampu mendukung kehidupan berdemokrasi dalam hal menyatukan masyarakat yang mempunyai tujuan dan orientasi yang berbeda.

Hal tersebut juga menunjukan bahwa facebook telah  menjadi bagian dari masyarakat indoensia dalam kehidupan berdemokrasi sehingga dapat memengaruhi perpolitikannya. Meskipun setiap pengguna platform media online memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya tetap memiliki peranan dalam dunia politik di Indonesia.

Tahapan-tahapan perkembangan ini menandakan bahwa media sosial telah mampu membuat polarisasi dan divisi dalam dunia politik di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa hal yang tidak disadari oleh pengguna media sosial. Misalnya terkait dengan algoritma dan cookie yang menempatkan pengguna dalam suatu kelompok yang telah terpolarisasi berdasarkan pemahaman mereka.

Selain itu, media sosial juga mengatur informasi sesuai dengan apa yang telah diterima oleh masyarakat. Publik sering kali menganggap bahwa pendapat yang berbeda dari suatu paham atau perorangan sebagai suatu ancaman meskipun permasalahannya belum tentu menyangkut hal yang serupa.

Dalam suasana menjelang Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, seringkali KOMINFO dan Bawaslu menemukan adanya arus negatif yang berhembus di masyarakat, misalnya seperti berita bohong, URL yang melanggar kebijakan seperti mengandung unsur SARA, menghasu memfitnah dan mengadu domba partai politik sehingga membuat kegaduhan dan terkesan kurang sehat dalam bersaing

Berita bohong yang banyak beredar menjelang Pemilu atau Pilkada tersebut sebagian besar didasari oleh pembuatan konten palsu atau diada-adakan yang kemudian disebarkan melalui laman media sosial, dimana para pengguna yang kurang bisa menjaring informasi secara jernih sangat mudah untuk terkecoh. Hal ini juga merupakan salah satu bukti bahwa peran media online terhadap dunia perpolitikan sangat besar.

Itu dia penjelasan terkait peran media online dalam kampanye di dunia politik indonesia. Sejatinya, media digital dapat menciptakan reputasi yang baik maupun yang buruk bagi seseorang maupun lemabga tertentu secara cepat. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya diperlukan kebijaksanaan dan kesesuaian dengan level literasi digital yang ada di masyarakat.