
RajaKomen.com — Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan nasional dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia. Dalam rapat gabungan Komisi V dan Komisi XI DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kemenkeu, Selasa (23/7/2025), Fraksi PAN menekankan bahwa Papua, Maluku, NTT, dan Sulawesi membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Syarif Abdullah Alkadrie, menilai bahwa pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan di wilayah timur masih tertinggal jauh dibandingkan wilayah barat, sehingga menghambat mobilitas barang dan jasa.
“Kita bicara keadilan pembangunan. Kalau infrastruktur tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi juga tidak akan adil. Masyarakat di wilayah timur berhak menikmati konektivitas dan akses yang layak,” tegas Syarif.
Fraksi PAN juga mendorong optimalisasi anggaran infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang tepat guna dan tepat sasaran, terutama bagi daerah-daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Selain infrastruktur transportasi, PAN menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik di desa-desa terpencil yang hingga kini belum tersentuh layanan publik secara memadai.
“Pemerintah jangan hanya bangun yang besar-besar. Di Papua masih banyak sekolah yang atapnya bocor, jalan rusak, dan listrik hanya nyala 6 jam. Itu harus jadi prioritas,” tambahnya.
PAN juga meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal lebih aktif mengawasi proyek-proyek infrastruktur agar tidak terjadi penyimpangan dana dan pembangunan fiktif.
Sebagai penutup, Fraksi PAN menegaskan bahwa mempercepat pembangunan di Indonesia Timur bukan hanya tugas moral, tetapi juga strategi nasional dalam menjaga stabilitas, keutuhan NKRI, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Rajakomen.com
Jalan Cimanuk No. 6
Bandung 40115 - Jawa Barat
Indonesia
Informasi
LIVE