Ketua DPRD Kendari Subhan Dorong Pendidikan Vokasi di Sekolah Negeri Lewat Program “Sekolah Siap Kerja 2025”

Di tengah derasnya tantangan dunia kerja yang semakin selektif, Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, menghadirkan gebrakan kebijakan yang menyasar langsung akar persoalan: pendidikan. Lewat program bertajuk “Sekolah Siap Kerja 2025”, Subhan mendorong sinergi antara dunia pendidikan menengah dengan kebutuhan industri lokal maupun nasional.

Program ini berfokus pada integrasi pendidikan vokasi di sekolah-sekolah negeri tingkat SMA/SMK di wilayah Kota Kendari, dengan menggandeng berbagai perusahaan di sektor pertambangan, maritim, teknologi, dan pariwisata. Subhan menilai, terlalu banyak lulusan sekolah yang bingung setelah lulus karena tidak memiliki keterampilan siap pakai.

“Sudah waktunya sekolah kita melahirkan tenaga kerja terampil, bukan hanya lulusan ijazah,” ujar Subhan dalam Forum Pendidikan Daerah Kendari, Februari 2025. Ia menginisiasi pembentukan Dewan Penasihat Industri dan Sekolah (DPIS) yang mempertemukan guru, kepala sekolah, pengusaha, dan perwakilan orang tua murid dalam satu meja.

Program “Sekolah Siap Kerja” telah diujicobakan di SMK Negeri 2 Kendari, yang kini memiliki program keahlian baru di bidang digital marketing, desain grafis, dan teknik mesin ringan khusus otomotif pertambangan. Dalam enam bulan terakhir, lebih dari 60 siswa sudah menjalani magang di perusahaan lokal yang bergerak di sektor ekspor ikan, jasa konstruksi, dan teknologi.

Tak hanya siswa, guru pun dibekali pelatihan dan sertifikasi vokasi terbaru agar mampu menyesuaikan kurikulum dengan standar industri. Hal ini dilakukan melalui kerja sama DPRD Kendari dengan Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Nasional.

Langkah Subhan mendapat banyak pujian dari komunitas pendidikan dan dunia usaha. Ia dianggap visioner dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat bawah yang ingin anak-anaknya langsung bekerja selepas sekolah, bukan harus menunggu kuliah.

Dengan pendekatan progresif ini, DPRD Kendari di bawah kepemimpinan Subhan mulai menunjukkan bahwa legislatif bukan hanya soal pengesahan anggaran, tapi juga soal menyusun masa depan generasi muda dengan konkrit dan berdampak nyata.