Jalal Abdul Nasir Nilai Perombakan Direksi Pertamina sebagai Momentum Perkuat Kedaulatan Energi

RajaKomen.com — Pemerintah melalui Kementerian BUMN merombak secara menyeluruh jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada 12 Juni 2025. Langkah ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, yang menyebut perombakan tersebut sebagai momentum penting memperkuat tata kelola energi nasional.

“Kita menghadapi tantangan besar dalam sektor energi: transisi ke energi bersih, efisiensi korporasi, dan penguatan hilirisasi dalam negeri. Maka, perombakan ini harus dilihat bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi sebagai langkah pembenahan struktural yang lebih mendalam,” kata Haji Jalal dalam pernyataannya dari Jakarta, Jumat (14/06/2025).

Dalam susunan baru, Simon Aloysius Mantiri tetap menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, sementara posisi Wakil Direktur Utama diisi oleh Oki Muraza, dan Agung Wicaksono ditunjuk sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan.

Menurut Jalal, sejumlah figur yang ditunjuk memiliki kapasitas teknis dan rekam jejak yang solid di bidang energi dan industri strategis. Namun ia mengingatkan, yang terpenting bukan hanya siapa yang menjabat, melainkan bagaimana mereka menerjemahkan visi kedaulatan energi dalam bentuk kebijakan konkret.

“Pertamina harus menjadi pendorong utama kemandirian energi nasional, bukan hanya entitas korporasi yang mengejar target keuntungan,” ujarnya.

Haji Jalal juga menyoroti aspek pengawasan, termasuk pengangkatan Mochammad Iriawan sebagai Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen. Ia menilai penguatan Dewan Komisaris sangat penting untuk menjamin transparansi dan integritas tata kelola.

“Kehadiran tokoh independen seperti ini harus dimanfaatkan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong akuntabilitas di tubuh BUMN strategis seperti Pertamina,” kata legislator asal Dapil Jawa Barat VII itu.

Ia pun menekankan bahwa proses transformasi tidak cukup hanya di permukaan. Reformasi struktur harus dibarengi dengan perbaikan kultur kerja, profesionalisme SDM, dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Haji Jalal turut menyinggung rencana holdingisasi energi melalui Danantara. Ia mengingatkan agar mekanisme holding tidak menjauhkan Pertamina dari pengawasan publik dan misi utamanya sebagai perusahaan milik negara.

“Pertamina tetaplah aset bangsa. Maka, arah kebijakan perusahaan ini harus berorientasi pada kepentingan nasional, bukan hanya angka-angka di laporan keuangan,” tegasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Jalal Abdul Nasir berharap agar jajaran baru Pertamina mampu menjawab harapan publik dengan kerja nyata dan transformasi yang berdampak langsung bagi rakyat.

“Perombakan sudah dilakukan. Sekarang saatnya pembuktian. Jangan kecewakan kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional,” tutupnya.