
RajaKomen.com — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan XIII, menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa dibangun di atas fondasi transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam diskusi publik bertajuk “Uang Rakyat, Hak Rakyat Tahu” di Medan, Rabu (25/6/2025), Hinca menyoroti pentingnya membuka akses informasi anggaran agar rakyat bisa ikut mengawasi penggunaan dana publik.
“Setiap rupiah dari APBN dan APBD adalah milik rakyat. Maka rakyat berhak tahu ke mana uang itu pergi dan apa dampaknya bagi kehidupan mereka,” ujar Hinca.
Ia menekankan bahwa maraknya kasus korupsi dan pemborosan anggaran daerah menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan hingga realisasi anggaran. Untuk itu, Hinca mendesak agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membuka laporan keuangan dan program kerja secara daring dan real time.
Sebagai legislator yang dikenal konsisten mengawal isu-isu reformasi birokrasi dan penegakan hukum, Hinca juga mendorong penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga antikorupsi, serta masyarakat sipil sebagai mitra dalam pengawasan.
“Demokrat ingin birokrasi yang efisien dan anggaran yang tepat sasaran. Transparansi itu bukan pilihan, tapi keharusan jika kita ingin demokrasi yang bersih,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan pembuatan aplikasi publik berbasis komunitas yang memungkinkan warga memantau anggaran desa, proyek infrastruktur, hingga dana pendidikan secara langsung dan mudah diakses.
Rajakomen.com
Jalan Cimanuk No. 6
Bandung 40115 - Jawa Barat
Indonesia
Informasi