Digitalisasi Layanan Publik Jadi Sorotan Bambang Mujiarto di Komisi Infrastruktur

RajaKomen.com | Di era serba digital ini, transformasi pelayanan publik menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Bambang Mujiarto, sebagai anggota DPRD Jawa Barat, khususnya di Komisi Infrastruktur, secara konsisten menjadikan digitalisasi layanan publik sebagai sorotan utama. Baginya, pemanfaatan teknologi adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

Mengapa Digitalisasi Layanan Publik Itu Krusial?

Bambang Mujiarto memahami bahwa digitalisasi layanan publik adalah penting karena:

• Efisiensi dan Kecepatan: Proses birokrasi yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga dapat disederhanakan dan dipercepat melalui platform digital.

• Aksesibilitas: Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang ke kantor fisik, sehingga mempermudah warga di daerah terpencil.

• Transparansi: Digitalisasi menciptakan jejak digital yang jelas, mengurangi potensi pungutan liar, dan meningkatkan transparansi dalam setiap proses pelayanan.

• Akuntabilitas: Data digital mempermudah pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan, sehingga pemerintah lebih akuntabel kepada publik.

• Peningkatan Kualitas Data: Data yang terkumpul secara digital lebih akurat dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik.

• Adaptasi dengan Era Modern: Masyarakat kini semakin akrab dengan teknologi. Digitalisasi adalah respons terhadap ekspektasi publik yang terus meningkat.

Fokus Bambang Mujiarto di Komisi Infrastruktur

Sebagai anggota Komisi Infrastruktur, Bambang Mujiarto melihat digitalisasi sebagai bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Fokusnya meliputi:

• 1. Infrastruktur Digital yang Merata:

  • Mendorong pemerataan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh Jawa Barat sebagai fondasi bagi digitalisasi layanan publik. Ini termasuk advokasi untuk pembangunan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik di daerah blank spot.

• 2. Digitalisasi Perizinan dan Pelayanan Teknis:

  • Mengadvokasi pengembangan sistem perizinan online yang terintegrasi (misalnya, IMB, izin usaha, izin lingkungan) untuk mempermudah pelaku usaha dan masyarakat.

  • Mendorong digitalisasi layanan teknis seperti pelaporan kerusakan jalan, pengelolaan sampah, atau layanan air bersih.

• 3. Pengawasan Proyek Berbasis Digital:

  • Menginisiasi penggunaan platform digital untuk memantau progres proyek infrastruktur, sehingga publik dan DPRD dapat mengawasi secara real-time.

• 4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur:

  • Mendorong program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur sipil negara (ASN) agar mereka memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem layanan digital.

• 5. Keamanan Data dan Privasi:

  • Menekankan pentingnya sistem keamanan data yang kuat dan perlindungan privasi masyarakat dalam setiap pengembangan layanan digital.

Dengan menjadikan digitalisasi layanan publik sebagai sorotan utama di Komisi Infrastruktur, Bambang Mujiarto adalah pilar penting dalam mewujudkan Jawa Barat sebagai "Provinsi Cerdas" yang mampu melayani masyarakat secara lebih efisien, transparan, dan modern.