H. Jajang Rohana, S.Pd.I: Legislator yang Membawa Nilai-Nilai Islam ke Panggung Publik

RajaKomen.com | Dalam lanskap politik Indonesia yang mayoritas Muslim, kehadiran figur yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik menjadi sangat relevan. H. Jajang Rohana, S.Pd.I, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dikenal sebagai legislator yang secara konsisten membawa nilai-nilai Islam ke panggung publik. Artikel ini akan mengupas bagaimana latar belakang pendidikan agama dan komitmennya terhadap ajaran Islam membentuk kiprahnya dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan bermaslahat bagi umat.

Nilai-Nilai Islam sebagai Panduan Politik

Bagi H. Jajang Rohana, nilai-nilai Islam bukan sekadar identitas personal, melainkan panduan fundamental dalam menjalankan tugas politiknya. Ini tercermin dalam:

• Keadilan (Al-Adl): Memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau golongan, sebagai implementasi dari prinsip keadilan Ilahi.

• Kemaslahatan Umat (Maslahah Mursalah): Setiap kebijakan yang diperjuangkan harus membawa manfaat dan kebaikan yang luas bagi masyarakat, serta mencegah kemudaratan.

• Integritas dan Amanah: Menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, sesuai dengan nilai amanah dalam Islam.

• Empati dan Kepedulian Sosial (Rahmatan Lil Alamin): Memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama dan berjuang untuk kesejahteraan mereka, sebagai wujud rahmat bagi seluruh alam.

• Musyawarah (Syura): Mendorong proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan prinsip musyawarah.

Membawa Nilai-Nilai Islam ke Panggung Publik dan Kebijakan

H. Jajang Rohana menerjemahkan nilai-nilai Islam ini ke dalam berbagai aspek kiprahnya di legislatif:

• 1. Advokasi Peraturan Daerah (Perda) Berbasis Syariah dan Moral:

  • Secara aktif mengadvokasi perumusan Perda yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti Perda tentang pendidikan agama, ekonomi syariah, perlindungan keluarga, atau penegakan moralitas publik.

  • Memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma agama dan etika.

• 2. Pengawasan Anggaran yang Transparan dan Adil:

  • Melakukan pengawasan ketat terhadap alokasi dan penggunaan anggaran, memastikan dana publik digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam Islam.

• 3. Menyuarakan Isu-isu Keagamaan dan Sosial:

  • Menggunakan setiap kesempatan di rapat komisi, sidang paripurna, atau forum publik untuk menyuarakan permasalahan yang dihadapi umat dan masyarakat, serta mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

• 4. Kolaborasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat:

  • Menjalin kerja sama erat dengan ulama, cendekiawan Muslim, dan organisasi masyarakat untuk mendapatkan masukan, memperkuat data, dan membangun koalisi perjuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

• 5. Edukasi dan Sosialisasi Publik:

  • Menggunakan platformnya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Islam dalam pembangunan, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik secara Islami.

Dampak Positif dari Politik Berbasis Nilai Islam

Kehadiran H. Jajang Rohana sebagai legislator yang membawa nilai-nilai Islam ke panggung publik membawa dampak positif yang signifikan:

• Kebijakan yang Lebih Berkeadilan: Kebijakan yang dihasilkan akan lebih mempertimbangkan aspek etika, moral, dan kemaslahatan umat.

• Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Program-program yang berpihak pada umat dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

• Peningkatan Kesadaran Publik: Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap isu-isu keagamaan dan sosial yang relevan, serta pentingnya politik yang berlandaskan nilai.

Dengan komitmennya yang kuat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I, adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.