H. Bahrum Daido, S.T., Legislator DPRD Sulawesi Selatan yang Tegas Kawal Pembangunan Infrastruktur Wilayah Tengah

Dalam percaturan politik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, nama H. Bahrum Daido, S.T. menjadi salah satu legislator yang dikenal dengan sikap lugas dan konsisten dalam memperjuangkan agenda pembangunan infrastruktur wilayah tengah Sulsel. Terpilih kembali untuk periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Luwu Raya, Bahrum membawa semangat keberlanjutan dan percepatan konektivitas antarwilayah.

Latar belakang Bahrum sebagai seorang sarjana teknik menjadikannya sangat memahami tantangan teknis di lapangan. Ia secara aktif mendorong program jalan penghubung desa-kecamatan, perbaikan jembatan lama, serta pembangunan infrastruktur irigasi yang vital untuk mendukung produktivitas pertanian dan perikanan masyarakat di Luwu, Palopo, hingga Toraja.

Dalam forum DPRD, Bahrum termasuk salah satu suara paling vokal saat membahas realokasi anggaran infrastruktur. Ia menolak keras jika wilayah tengah kembali dipinggirkan dalam pembagian proyek strategis daerah. Keberpihakannya pada masyarakat pinggiran membuatnya disegani lintas fraksi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai juru bicara kepentingan rakyat Luwu Raya.

Bahrum juga dikenal aktif meninjau proyek-proyek fisik langsung ke lapangan. Ia tidak segan memberi kritik terbuka kepada kontraktor yang bekerja tidak sesuai spesifikasi. Hal ini menjadikannya dekat dengan masyarakat sekaligus ditakuti oleh pihak-pihak yang ingin bermain-main dalam pelaksanaan proyek daerah.

Di sisi lain, Bahrum turut memperjuangkan pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit pratama, SMK berbasis teknologi, dan pusat pelatihan kerja. Menurutnya, infrastruktur bukan hanya jalan, tetapi juga akses layanan dasar yang menunjang kualitas hidup dan keterampilan warga.

Dengan pendekatan teknokratik yang tajam dan sentuhan humanis terhadap warga, Bahrum Daido menegaskan peran DPRD bukan hanya pengesah anggaran, tapi mitra kritis yang mengawal mutu pelaksanaan di lapangan. Ia pun menjadi rujukan banyak kepala desa dan camat ketika memperjuangkan usulan program prioritas.