Golkar Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan di Riau

RajaKomen.com — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, menegaskan pentingnya membangun sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di Provinsi Riau. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin langsung Kunjungan Kerja (Kunker) Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Rabu (26/3/2024).

“Badan Anggaran ingin melihat langsung bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Riau,” ujar Muhidin, legislator senior dari Fraksi Golkar.

Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, Banggar DPR RI berkomitmen penuh untuk memastikan pembangunan daerah berjalan inklusif. Dalam kunjungan tersebut, Banggar menggelar dialog bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, sejumlah kepala daerah, dan perwakilan institusi seperti Bank Indonesia dan Bea Cukai.

Dari hasil diskusi, tercatat pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2023 mencapai 4,21 persen — lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (4,55 persen). Inflasi tahunan pun tercatat sebesar 2,50 persen. Meski relatif stabil, Banggar menekankan perlunya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas harga dengan kebijakan fiskal dan koordinasi lintas sektor yang solid.

Muhidin menyampaikan bahwa menjaga inflasi tetap terkendali harus menjadi prioritas bersama. Hal ini juga sejalan dengan upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Riau.

Salah satu strategi yang disoroti adalah penguatan hilirisasi sumber daya alam berbasis sektor unggulan seperti kelapa sawit dan migas. “Nilai tambah sektor manufaktur bisa didorong dengan hilirisasi yang tepat, agar ekonomi Riau tidak hanya mengandalkan komoditas mentah,” jelasnya.

Banggar DPR RI juga menyoroti pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi di bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri. “Kami ingin mengamati secara langsung situasi ekonomi selama bulan suci hingga Lebaran, karena momentum ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Muhidin yang juga anggota Komisi XI DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia turut menegaskan komitmennya untuk memperkuat akses keuangan UMKM, termasuk lewat business matching, edukasi pembiayaan, dan penyediaan data UMKM potensial melalui program BISAID.

Selain itu, isu penyerapan dana APBN, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), turut menjadi perhatian utama. Pasca-berlakunya UU HKPD No. 1 Tahun 2022, alokasi dana transfer dinilai krusial dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

“TKD harus dikelola optimal agar kualitas pembangunan meningkat dan ketimpangan wilayah berkurang,” ujar Muhidin.

Namun demikian, hampir seluruh kabupaten/kota di Riau mengeluhkan lambatnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) akibat keterlambatan juklak dan juknis. Menanggapi hal itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, berharap kunjungan Banggar membawa solusi konkret.

“Kami berharap hasil diskusi yang mendalam ini dapat menjadi jalan keluar bagi tantangan penyerapan anggaran, termasuk penurunan tren dana transfer dalam beberapa tahun terakhir,” pungkasnya.