Golkar Tekankan Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Cepat dan Transparan

RajaKomen.com — Fraksi Partai Golkar DPR RI kembali menyerukan urgensi reformasi birokrasi sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB, Selasa (25/6/2025), Golkar menegaskan bahwa modernisasi birokrasi bukan sekadar pemangkasan jabatan struktural, tetapi juga perubahan budaya kerja dan optimalisasi teknologi digital dalam sistem layanan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan bahwa masih banyak keluhan dari masyarakat terkait lambatnya layanan administrasi, tumpang tindih regulasi, serta masih maraknya praktik pungutan liar dalam pengurusan dokumen dasar seperti KTP, izin usaha, atau sertifikat tanah.

“Reformasi birokrasi harus menghasilkan pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak menyulitkan rakyat. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat merasa lelah hanya untuk mengakses hak dasarnya,” ujarnya tegas.

Golkar mendorong agar seluruh instansi pemerintahan—baik di pusat maupun daerah—mempercepat digitalisasi layanan publik dengan sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan. Menurut Zulfikar, platform digital harus dirancang dari perspektif pengguna (user-centered), bukan sekadar formalitas elektronik.

Selain digitalisasi, Golkar juga menekankan pentingnya sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat agar reformasi birokrasi tidak sekadar menjadi slogan. Aparatur yang berkinerja buruk atau terlibat dalam pungli harus ditindak tegas, sementara ASN berprestasi perlu diberi penghargaan dan insentif.

“Pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk membangun birokrasi yang responsif dan akuntabel. Sistem pengaduan publik berbasis digital juga harus diperkuat,” tambahnya.

Fraksi Golkar percaya bahwa birokrasi yang efisien akan mempercepat realisasi program pembangunan dan menciptakan kepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, Golkar siap mengawal agenda reformasi birokrasi melalui regulasi, pengawasan anggaran, serta advokasi kepentingan rakyat di lapangan.