Suryadi Jaya Purnama dari PKS Kritik Rencana Privatisasi Aset Negara yang Dianggap Merugikan Kepentingan Publik

RajaKomen.com — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, mengkritik keras rencana pemerintah yang akan melepas sebagian kepemilikan negara atas beberapa BUMN strategis melalui skema privatisasi. Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/6/2025), ia menyatakan bahwa kebijakan ini justru berpotensi merugikan kepentingan publik dan melemahkan kontrol negara atas sektor-sektor vital.

“Privatisasi bukan solusi jangka panjang. Jangan sampai demi pemasukan jangka pendek, kita kehilangan kontrol atas infrastruktur dan layanan publik strategis,” tegas Suryadi.

Menurutnya, aset negara seperti pelabuhan, bandara, energi, dan telekomunikasi harus tetap berada di bawah penguasaan negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia mengingatkan bahwa praktik privatisasi pada masa lalu seringkali menghasilkan monopoli baru yang merugikan rakyat, bukan meningkatkan efisiensi.

PKS, lanjutnya, mendorong penguatan tata kelola BUMN tanpa harus menyerahkan kendali kepada swasta atau asing. Suryadi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara agar tidak menjadi celah korupsi.

“Jika ada masalah di BUMN, benahi manajemennya, bukan langsung dijual. Kita harus menjaga kedaulatan ekonomi, bukan melepasnya sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Ia mendesak agar DPR dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan privatisasi dan meminta adanya kajian independen untuk menilai dampak jangka panjang terhadap masyarakat.