PKS Usulkan Subsidi Pendidikan Swasta agar Akses Sekolah Merata dan Terjangkau

RajaKomen.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap sekolah swasta, khususnya dalam hal subsidi operasional pendidikan. Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (10/7/2025), Fraksi PKS menyuarakan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan sekolah negeri yang jumlahnya terbatas.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyampaikan bahwa banyak sekolah swasta yang selama ini menjadi tumpuan pendidikan bagi masyarakat kelas menengah bawah, khususnya di wilayah padat penduduk dan pinggiran kota.

“Sekolah swasta itu bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tapi mereka sering dianaktirikan dari sisi bantuan. PKS ingin negara hadir lebih adil, terutama bagi sekolah-sekolah swasta kecil yang berjuang menyelenggarakan pendidikan bermutu,” jelas Ledia.

Fraksi PKS mengusulkan agar alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah swasta ditingkatkan, dan disesuaikan dengan kondisi riil kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, pengembangan kurikulum, serta pemeliharaan fasilitas.

Selain itu, Ledia menekankan pentingnya pemerataan guru bersertifikasi dan pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik di sekolah swasta. Menurutnya, keadilan pendidikan tidak boleh memihak hanya pada status sekolah, tetapi pada misi pelayanan pendidikan.

“Guru swasta juga pendidik bangsa. Sudah saatnya mereka diberi penghargaan dan pelatihan yang setara, agar mutu pendidikan nasional bisa naik bersama,” tegasnya.

PKS juga menyinggung perlunya insentif bagi yayasan pendidikan yang menggratiskan biaya sekolah atau melayani komunitas kurang mampu, terutama di daerah-daerah dengan indeks pembangunan rendah.

Sebagai penutup, Ledia Hanifa menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus memperjuangkan kebijakan pendidikan yang berpihak pada akses, kualitas, dan pemerataan, tanpa diskriminasi antara negeri dan swasta.