PKS Serukan Perlindungan Pekerja Migran Lewat Diplomasi Kemanusiaan yang Aktif

RajaKomen.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyuarakan perlunya peningkatan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), menyusul berbagai laporan pelanggaran hak asasi dan kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, Selasa (9/7/2025), Fraksi PKS meminta pemerintah mengedepankan diplomasi kemanusiaan untuk membela nasib para pekerja migran secara aktif.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menegaskan bahwa negara harus hadir secara konkret melindungi PMI, baik sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kepulangan ke Tanah Air.

“PMI bukan hanya pahlawan devisa, mereka adalah warga negara yang harus dilindungi sepenuhnya. Kita tidak boleh biarkan mereka berjuang sendiri di negeri orang, tanpa perlindungan dan keadilan,” ujar Anis.

PKS mendorong pemerintah agar memperkuat fungsi perwakilan luar negeri untuk melakukan pendampingan hukum, psikologis, dan administratif bagi PMI yang mengalami masalah. Termasuk menyediakan shelter aman dan akses pengaduan yang cepat tanggap.

Selain itu, PKS menyoroti pentingnya peningkatan edukasi prapemberangkatan, pemutakhiran data pekerja migran, dan pengawasan ketat terhadap agen penyalur tenaga kerja. PKS juga meminta agar sistem satu kanal penempatan PMI dapat dioptimalkan demi menghindari penempatan non-prosedural.

“Kita ingin ada kejelasan kontrak kerja, gaji yang adil, dan perlindungan hukum yang tegas. Jangan sampai pekerja migran jadi korban sistem yang lemah dan birokrasi yang lamban,” lanjut Anis.

Fraksi PKS menyatakan siap mendorong revisi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar lebih responsif terhadap tantangan zaman, terutama dalam menghadapi era digital dan mobilitas global.

Sebagai penutup, Anis Byarwati menegaskan bahwa PKS akan terus berjuang di parlemen untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia diperlakukan dengan adil, manusiawi, dan bermartabat di mana pun mereka berada.