PKS Minta Pemerintah Waspadai Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

RajaKomen.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengingatkan pemerintah untuk lebih waspada terhadap tren kenaikan utang luar negeri Indonesia, yang dinilai dapat berdampak terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, dalam forum rapat kerja bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Rabu (19/06/2025), menyusul laporan bahwa utang luar negeri Indonesia telah menembus angka lebih dari 420 miliar dolar AS.

“Jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi, maka utang luar negeri dapat menjadi ancaman serius bagi kedaulatan fiskal dan daya tahan ekonomi nasional kita,” kata Anis.

Anis menegaskan bahwa PKS tidak anti terhadap utang selama utang tersebut digunakan untuk hal produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, menurutnya, saat ini banyak proyek yang dibiayai dengan utang luar negeri justru belum menunjukkan tingkat pengembalian (return) yang layak dan berisiko menambah beban pembayaran bunga di masa depan.

“Transparansi penggunaan utang juga harus dijamin. Masyarakat berhak tahu utang itu untuk apa, siapa yang menikmati manfaatnya, dan bagaimana rencana pembayarannya ke depan,” ujarnya.

Anis juga menyoroti dominasi utang jangka pendek dan utang berdenominasi valuta asing dalam portofolio utang pemerintah yang dinilai rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan tekanan pasar global.

“Jika nilai tukar rupiah terdepresiasi signifikan, maka beban cicilan utang akan melonjak, dan ini berpotensi memangkas anggaran untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” imbuhnya.

PKS mendesak agar pemerintah memperkuat strategi pembiayaan nasional yang berbasis pada penguatan pendapatan dalam negeri, seperti reformasi perpajakan, optimalisasi BUMN, dan pengurangan kebocoran anggaran.

“Ketahanan ekonomi nasional hanya bisa dicapai jika kita mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Ketergantungan pada utang luar negeri harus ditekan secara bertahap dan proporsional,” pungkas Anis Byarwati.