PKS Konsisten Tolak Perdagangan Karbon Asal-asalan, Netralitas Iklim Harus Berbasis Keadilan Ekonomi

RajaKomen.com — Di tengah gencarnya pemerintah mendorong skema perdagangan karbon untuk mencapai target net zero emission, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sikap tegas. PKS menolak praktik perdagangan karbon yang dilakukan tanpa tata kelola yang adil dan transparan.

“Prinsip utama kebijakan iklim seharusnya berbasis keadilan ekonomi dan lingkungan, bukan hanya menjadi alat untuk memperkaya segelintir korporasi melalui kuota emisi,” ungkap Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, dalam diskusi publik bertema “Keadilan Iklim untuk Generasi Masa Depan”, Jumat (14/06/2025).

Menurut Netty, jika tidak diawasi dengan ketat, perdagangan karbon berpotensi menjadi komoditas eksklusif yang hanya dikuasai oleh pemain besar, sementara masyarakat adat, petani, dan pelaku usaha kecil tidak mendapat akses atau manfaat langsung.

“Padahal, justru masyarakat akar rumput yang selama ini menjaga hutan, mempertahankan pertanian berkelanjutan, dan hidup berdampingan dengan alam. Mereka seharusnya menjadi subjek utama dalam kebijakan iklim,” tegasnya.

PKS mendesak agar regulasi tentang karbon dan instrumen lingkungan lainnya disusun dengan partisipasi masyarakat luas, bukan hanya melibatkan pelaku industri.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah agar tidak menjadikan isu iklim sebagai narasi kosong untuk membuka pintu investasi yang berpotensi merusak lingkungan dengan kedok transisi hijau.

“Transisi energi harus adil, tidak boleh meminggirkan hak rakyat atau merusak lingkungan lokal. Kita tidak bisa menerima praktik greenwashing berkedok pembangunan berkelanjutan,” tambah Netty.

Dalam beberapa kesempatan, PKS mendorong pendekatan alternatif yang lebih adil, seperti penguatan insentif untuk desa-desa konservasi, skema pajak karbon yang progresif, serta pembiayaan untuk inovasi energi terbarukan yang bisa diakses oleh pelaku UMKM dan komunitas lokal.

Netty menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keadilan iklim bukan isu masa depan, tetapi krisis hari ini yang perlu diatasi secara jujur, manusiawi, dan inklusif.

“PKS akan selalu berdiri bersama masyarakat yang terdampak. Kita perlu pastikan bahwa kebijakan lingkungan bukan menjadi alat monopoli, tetapi jalan menuju kesejahteraan bersama,” pungkasnya.