PKS Dukung Kemandirian Pertanian Lewat Reforma Agraria dan Teknologi Modern

RajaKomen.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional melalui kebijakan pro-petani dan distribusi lahan yang berkeadilan. Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian dan ATR/BPN, Rabu (17/7/2025), Fraksi PKS menyuarakan bahwa reforma agraria dan inovasi teknologi harus berjalan beriringan sebagai fondasi pembangunan pertanian berkelanjutan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan bahwa mayoritas petani Indonesia masih terkendala akses terhadap lahan, permodalan, dan teknologi. Ia menilai redistribusi lahan melalui reforma agraria harus dipercepat dan diperkuat dalam skema pemberdayaan ekonomi.

“Kita tidak bisa bicara kedaulatan pangan kalau petani kita masih menjadi buruh di lahannya sendiri. Reforma agraria itu soal keadilan dan kemandirian,” ujar Johan.

PKS juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi pertanian cerdas (smart farming) yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, termasuk penggunaan drone, sistem irigasi digital, dan platform digital untuk distribusi hasil panen.

Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi start-up pertanian dan koperasi petani yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Selain itu, perlindungan harga dasar panen dan jaminan pemasaran hasil tani juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Selama ini petani menanam tapi tidak tahu akan dijual ke mana, atau harganya jatuh saat panen raya. Kita ingin ada sistem pertanian yang menjamin keberlanjutan hidup petani,” lanjut Johan.

Sebagai penutup, Johan Rosihan menyatakan bahwa PKS akan terus memperjuangkan kebijakan pertanian yang menyatu antara distribusi lahan, teknologi pertanian, dan penguatan kelembagaan petani demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang adil dan berdaulat.