
RajaKomen.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan industri halal nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan dan BPJPH, Jumat (12/7/2025), PKS menyebutkan bahwa potensi industri halal Indonesia belum tergarap maksimal, padahal permintaannya terus meningkat di pasar global.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin AK, mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia harus menjadi pemimpin dalam produk halal, baik di sektor makanan, kosmetik, farmasi, fashion, hingga pariwisata.
“Kita punya peluang besar. Tapi selama ini kita hanya jadi pasar, bukan produsen utama. PKS mendorong agar kebijakan industri halal diintegrasikan lintas kementerian agar punya daya dorong ekonomi nyata,” ujar Amin.
PKS menyoroti perlunya akselerasi sertifikasi halal yang lebih cepat dan terjangkau, terutama bagi pelaku UMKM. Menurut Amin, banyak pelaku usaha kecil yang tertahan karena proses birokrasi yang lambat dan biaya sertifikasi yang mahal.
Fraksi PKS juga meminta agar pemerintah memperluas ekosistem halal melalui insentif pembiayaan syariah, pelatihan ekspor halal, dan pembangunan kawasan industri halal yang terstandarisasi.
“Ini bukan soal label, tapi soal kepercayaan pasar dunia. Produk halal harus unggul dalam kualitas, bersih, dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.
Di sisi lain, PKS mendorong kolaborasi antara lembaga sertifikasi, universitas, pesantren, dan pelaku bisnis untuk membangun rantai nilai halal yang kuat dari hulu ke hilir.
Sebagai penutup, Amin AK menegaskan bahwa Fraksi PKS akan terus menjadi pengawal kebijakan yang menjadikan ekonomi syariah dan industri halal sebagai pilar kemandirian bangsa dan kesejahteraan umat.
Rajakomen.com
Jalan Cimanuk No. 6
Bandung 40115 - Jawa Barat
Indonesia
Informasi