PKB Dorong Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur Daerah Tertinggal dalam RKP 2026

RajaKomen.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah pusat untuk menjadikan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal sebagai prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Fraksi PKB dalam forum konsultasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (16/9/2025).

“Jangan biarkan ketimpangan infrastruktur terus melebar. Pembangunan nasional harus dimulai dari pinggiran, bukan hanya di kota-kota besar,” tegas juru bicara Fraksi PKB.

PKB menyoroti masih banyaknya desa yang belum memiliki jalan penghubung memadai, jembatan, air bersih, dan listrik yang stabil. Padahal, konektivitas dan pelayanan dasar tersebut adalah fondasi utama bagi pergerakan ekonomi lokal dan pelayanan publik yang layak.

Selain pembangunan fisik, PKB juga menekankan perlunya pembangunan infrastruktur digital, seperti akses internet dan jaringan komunikasi, terutama untuk mendukung UMKM desa dan pendidikan daring.

“Kalau desa tidak terkoneksi, maka mereka tidak bisa ikut ambil bagian dalam ekonomi digital yang terus tumbuh,” ujar perwakilan PKB.

Dalam usulannya, PKB meminta agar anggaran untuk infrastruktur di wilayah 3T dinaikkan setidaknya 25% dari alokasi tahun sebelumnya, serta adanya mekanisme pengawasan berbasis komunitas agar pembangunan berjalan transparan dan partisipatif.