Perindo Minta Perlindungan Nelayan Jadi Prioritas Nasional: Regulasi Harus Pro-Rakyat Pesisir

RajaKomen.com — Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyoroti belum maksimalnya perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional dalam kebijakan maritim nasional. Dalam keterangan resminya, Perindo meminta agar pemerintah segera memperbaiki regulasi sektor perikanan agar lebih berpihak kepada nelayan rakyat.

“Banyak nelayan kecil kita yang masih kesulitan mengakses bahan bakar, alat tangkap ramah lingkungan, dan pasar hasil tangkapan. Negara harus hadir penuh,” ujar perwakilan DPP Perindo dalam dialog publik di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (17/9/2025).

Perindo menilai bahwa dominasi industri perikanan skala besar seringkali membuat nelayan kecil tersingkir dari rantai distribusi. Padahal, merekalah yang menjaga kedaulatan pangan laut dari generasi ke generasi.

Partai ini juga mendesak agar subsidi alat tangkap dialihkan langsung ke koperasi nelayan dan kelompok usaha bersama (KUB), dengan pengawasan berbasis komunitas agar tepat sasaran. Selain itu, Perindo mendorong percepatan digitalisasi pasar ikan agar nelayan bisa langsung terhubung dengan pembeli tanpa harus melalui tengkulak.

Perindo mengusulkan pembentukan “Badan Perlindungan Nelayan” di bawah koordinasi KKP untuk menangani secara khusus asuransi nelayan, bantuan saat cuaca ekstrem, hingga pendidikan anak-anak nelayan di kawasan terpencil.

“Kita tidak boleh membiarkan nelayan terus hidup dalam ketidakpastian. Mereka bukan objek belas kasihan, tapi pahlawan pangan laut kita,” tegasnya.