Peran Media Sosial Bakal Meningkat saat Pilkada

Media sosial memegang peran penting saat kampanye politik berlangsung. Di samping itu perkembangan pesat pada penggunaan menjadi modal dan keuntungan lain saat menggunakan media sosial.

Media sosial yang dimaksud ialah internet dan elektronik. Karena keduanya efektif dilaksanakan saat ada pandemi atau tidak adanya pandemi. Jangkauan lebih luas dan cepat membuat peran media sosial lebih sering digunakan. Sebabnya bermacam, seperti yang diulas berikut.

Peran Media Sosial Ditentukan Segmen Pengguna

Media sosial dalam kampanye akan sangat efektif jika telah menentukan strategi pemasaran pada penentuan segmen. Sebelum menentukan segmen, kandidat sebenarnya telah melakukan survei. Survei ini dapat menentukan gambaran awal bagaimana kesuksesan kampanye melalui media sosial.

Seiring berjalannya waktu, peningkatan penggunaan media sosial termasuk memiliki perkembangan yang masif. Pengguna dengan kalangan menengah telah banyak yang menggunakan media sosial. Seperti yang dilansir dari Jurnal Nusantara, pengguna dengan segmentasi terbesar adanpada kalangan menengah. Kalangan ini termasuk kalangan yang ingin selalu terhubung dengan berbagai macam media sosial.

Keinginan terhubung dengan satu sama lain, dan eksplorasi yang cukup besar dapat membuat pengguna internet memiliki lebih dari satu akun. Hal ini memungkinkan sebab perkembangan teknologi memfasilitasi update aplikasi untuk memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi. Peran media sosial dari hal tersebutlah ditentukan.

Peran Media Sosial akan Meningkat di Kalangan Milenial

Sifat generasi milenial yang suka dengan persamaan, membuat perilaku berbagi dan ingin selalu update informasi ini dilakukan.

Tidak inginnya tertinggal dengan yang lain. Hal ini memberikan keuntungan dan kesempatan bagi tim sukses kampanye politik ketika menyasar kaum milenial. Mengingat kau milenial memiliki sifat tersebut.

Selain itu generasi milenial yang menjadikan internet bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan membuat peran media sosial semakin dibutuhkan. Dalam hal ini, pergerakan informasi yang dibutuhkan lebih cepat membuat kebiasaan harus serba instan agar dapat mengejar ketertinggalan. Peningkatan penggunaan media sosial jelas terjadi.

Instannya Peran Media Sosial Meningkatkan Peran Kampanye

Seperti yang tidak dipungkiri, informasi yang diinginkan serba cepat membuat beberapa orang kebanyakan lebih senang meneruskan atau meng-copy-paste informasi. Hal ini baik jika disertakan sumber resmi yang valid. Tim sukses kampanye tinggal mengamati pergerakan informasi dan mengevaluasi setiap respon yang masuk.

Namun sayangnya hal ini sangat rawan meningkatkan hoaks. Seperti contoh yang diulas oleh Kominfo, berdasarkan informasi dari Septiaji Eko Nugroho, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Septiaji menuturkan bahwa hoaks yang meningkat dengan tema politik berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi.

Selain itu, Septiani menambahkan hal itu dapat merusak akal sehat calon pemilih, juga dapat mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan parahnya lagi mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa.

Dari keterangan itu, peran media sosial hendaknya bukan sekedar mampu membagikan informasi. Juga perlu membatasi dan memverifikasi data informasi yang hoaks. Hal ini memang telah dilakukan seperti pada sistem alogaritma yang terdapat dalam platform media sosial. Alogaritma ini difungsikan untuk mengecek konten. Seharusnya berjalan dengan baik. Namun, fenomena hoaks di masyarakat terkait ini masih ditemukan.

Peran Media Sosial Diikuti Potensi Bahasa yang Beragam

Sistem alogaritma pada platform memang mampu mengecek konten yang disebarkan. Termasuk untuk memverifikasi konten yang berisikan ujaran yang melanggar aturan dan privasi pengguna. Meskipun begitu, hoaks masih tetap terjadi.

Fenomena yang tidak sepenuhnya tuntas diatasi ini selain memang dapat meningkatkan kampanye, tapi bisa menjadi boomerang bagi kandidat dan partai politik jika ditemukan konten yang tidak sesuai. Citra kandidat dan partai politik bisa dirusak. Belum lagi adanya buzzer. Orang dalam kategori buzzer ini tidak mampu dilacak, sebab bergerak secara pribadi. Ini menjadi satu di antara sebab fenomena hoaks belum teratasi sepenuhnya.

Di samping itu juga, bahasa lisan daerah yang dipisahkan dalam bentuk tulisan belum sepenuhnya mampu untuk dideteksi makna aslinya. Peran media sosial yang menyebarkan informasi mungkin mampu mendeteksi jenis ujaran dengan bahasa asal negara yang masuk dalam kamus. Namun apabila terunggah dengan menggunakan bahasa daerah, jelas hal ini memiliki struktur bahasa yang berbeda.

Belum lagi nilai rasa dan makna ujaran daerah yang berbeda antarpenerima. Kemudian pengguna yang tidak mengindahkan penggunaan tata penulisan, bisa jadi mengacaukan informasi yang disampaikan. Hal ini disebabkan setiap bahasa itu milik pengujarnya. Sifatnya yang sewenang-wenang, membuat tidak banyak orang memahami secara luas makna yang disampaikan kecuali kelompoknya sendiri.

Dari sisi positif, untuk kampanye hal ini sama berperannya dalam meningkatkan kampanye di media sosial. Sekaligus peran media sosial bertambah menjadi ladang melestarikan bahasa daerah melalui tulisan yang disampaikan dengan bahasa lokal.

Tim Sukses Kampanye Perlu Petugas Khusus Verifikasi

Meskipun telah ada pihak yang bertugas untuk memantau peran media sosial dalam kegiatan politik. Namun dari tim kampanye perlu dipeketat lagi tugas dan fungsinya untuk memverifikasi data informasi yang tersebar mengenai kandidat dan partai politiknya.

Karena jika menunggu secara nasional atau tindakan dari platform, akan tidak mudah menyisir hoaks yang sudah masuk pada lapisan masyarakat yang tergolong awam hoaks. Seperti contoh Mafindo yang melakukan rilis data hoaks dari tahun 2018 sampai 2019.

Pada tahun 2018, ditemukan jumlah hoaks sebanyak 997 buah dengan 488 hoaks tentang politik. Sedangkan bulan Januari 2019, jumlah hoaks mencapai 109 buah yang di antaranya 58 buah bertema politik.

Informasi hoaks tersebut ditemukan oleh kelompok. Tapi apakah telah tersampaikan semua verifikasi sampai tempat terakhir informasi hoaks disebarkan, hal ini belum dapat dipastikan. Karena peran media sosial sendiri menyebarkan informasi sangat cepat. Kelengahan pengguna dalam aktif memverifikasi informasi perlu menjadi pembahasan khusus pemerintah termasuk dalam bidang politik saat menjelang pemilu. Jangan sampai mudahnya memercayai informasi menjadikan rusaknya generasi bangsa. Hingga jangan sampai nanti kepercayaan terhadap diri masyarakat itu sendiri tidak ada.