Mengungkap Jejak Kepemimpinan dan Arsitektur Politik di Kepri: Profil Gubernur Ansar Ahmad Provinsi Kepulauan Riau

Profil Gubernur Ansar Ahmad Provinsi Kepulauan Riau bermula dari masa kanak-kanak yang penuh tantangan. Lahir pada 10 April 1964 di Kijang Kota, Bintan Timur, ia adalah anak keempat dari lima bersaudara. Ayahnya wafat saat ia masih berumur dua tahun, menyisakan beban ekonomi yang harus dipikul sang ibu sendiri. Meski demikian, rasa tanggung jawab muncul sejak dini: ia membantu ibunya berjualan sayur, mencuci pakaian, bahkan menjadi guru mengaji keliling untuk menafkahi keluarga serta membiayai pendidikannya. Sejak SD hingga SMA, ia sudah menunjukkan semangat pantang menyerah, hingga akhirnya memasuki Fakultas Ekonomi Universitas Riau dan meraih gelar sarjana pada tahun 1989, kemudian melanjutkan S2 Magister Manajemen di UHAMKA pada tahun 2003. Dari seorang anak pesantren yang hidup berkecukupan dengan kerja keras, hingga menjadi mahasiswa aktif dan senantiasa merangkul rakyat, inilah awal perjalanan yang melandasi kepemimpinannya.

Karier publik Ansar Ahmad dimulai secara resmi sejak tahun 1994 sebagai Kasubbag Program Kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa tahun kemudian, ia dipercaya menjabat Kepala Bagian Ekonomi, lalu pada tahun 2001 ia terpilih sebagai Wakil Bupati Kepri. Ketika Bupati saat itu diberhentikan, ia diangkat sebagai Pelaksana Tugas dan kemudian pada 2005—dengan suara terbanyak—ia resmi memimpin Kabupaten Bintan hingga dua periode, yaitu 2005 hingga 2015. Selama mengenakan atribut bupati, ia dikenal sebagai kepala daerah yang kreatif, berani mengambil kebijakan strategis dan pro-rakyat. Pada Pemilu 2019, ia berhasil menembus parlemen sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepri, sebelum memilih untuk fokus pada Pilkada Kepri 2020. Dalam Pilkada tersebut, ia kembali mencalonkan diri sebagai gubernur dan memenangkan kepercayaan rakyat, lalu dilantik oleh Presiden pada 25 Februari 2021. Terpilih kembali dalam Pilkada 2024 dengan perolehan suara signifikan, Ansar dilantik kembali pada 20 Februari 2025 bersama wakilnya. Langkahnya menandai peralihan dari karier legislatif kembali ke jalur eksekutif, memperkuat posisi publiknya dalam skala provinsi.

Dengan kekokohan struktural dan political capital yang dibangunnya sejak masa bupati dan anggota DPR, implementasi Profil Gubernur Ansar Ahmad Provinsi Kepulauan Riau semakin terlihat melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur konektivitas antar-pulau, termasuk percepatan proyek logistik laut dan pelabuhan, agar kepri lebih mudah diakses dan ekonominya makin tumbuh. Ia juga menekankan peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani lokal, mendorong pemberdayaan UMKM dan sinergi antara investor dan masyarakat adat. Selain itu, Ansar memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih, tanpa meninggalkan citra merakyatnya—sebuah kombinasi antara modernisasi birokrasi dan pendekatan publik yang hangat. Ia juga tak lupa melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan, menunjukan bahwa politik dan pemerintahan dapat menyatu dalam harmoni kolektif.

Selain urusan pemerintahan, jejak tangan Ansar juga meluas ke ranah sosial dan budaya. Ia kerap turun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, maupun menggalang dukungan dalam ritual lokal. Gaya komunikasinya yang sederhana dan humanis memudahkan hubungan antara pemerintah dan warga. Bahkan sebelum menjabat sebagai gubernur, ia sudah memberi contoh disiplin publik: ia menolak fasilitas berlebihan, selalu menggunakan moda transportasi yang biasa digunakan rakyat, dan menjaga integritas dari koridor kekuasaan. Semua tindakan ini membangun fondasi kepercayaan dan legitimasi, serta memperluas relevansi Profil Gubernur Ansar Ahmad Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berakar di negeri Melayu Kepri.

Kini, di era kedua kepemimpinannya (2025–2030), visi Ansar memperkuat pendekatan ekologi-maritim, keberlanjutan ekonomi, dan keadilan sosial. Prioritasnya mencakup pembangunan jembatan Batam‑Bintan, peningkatan kualitas layanan publik, penerapan digitalisasi pelayanan, serta pengembangan agama dan budaya sebagai fondasi kemajuan. Beliau juga proaktif membangun kemitraan dengan pemerintah pusat agar program pembangunan di Kepri menyelaraskan segmen maritim, logistik, pariwisata, dan energi ramah lingkungan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh dari sinergi antara visi politik, profesionalisme pemerintahan, dan solidaritas kultural.

Sebagai penutup, menarik untuk merefleksikan bahwa Profil Gubernur Ansar Ahmad Provinsi Kepulauan Riau bukanlah identitas kosong, melainkan perjalanan transformatif: dari anak pesantren miskin, menjadi mahasiswa dan aktivis muda, meraih jabatan publik sebagai kepala daerah dua kali, legislatif, lalu gubernur dua periode. Jejak kepemimpinannya menunjukkan kombinasi cemerlang antara politik rakyat, tata kelola modern, dan nilai sosial budaya Melayu-Kepri. Ia membuktikan bahwa politik dapat menjadi sarana nyata untuk membangun, bukan sekadar ajang kekuasaan; dan kepercayaan masyarakat menjadi mata air utama yang menjadikan cita-cita provinsi maju dan inklusif bukan lagi angan-angan, melainkan karya bersama.