Menelisik Akar Kepemimpinan dan Warna Politik: Profil dan Strategi Al Haris sebagai Gubernur Jambi

Profil Gubernur Al Haris Provinsi Jambi terlahir dari desa sederhana bernama Sekancing, Kabupaten Merangin, pada 23 November 1973. Ia adalah anak pertama dari lima bersaudara, putra petani karet yang menanamkan nilai kerja keras sejak dini. Saat masih SD, Al Haris sudah membantu orang tua di ladang sebelum pulang ke sekolah, lalu sempat menjadi loper koran dan bekerja di bengkel serta memiliki perhatian besar terhadap pendidikan yang ia lanjutkan hingga perguruan tinggi. Ia menamatkan studi Diploma Kesekretariatan di Jakarta, kemudian meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi dari STIA LAN Bandung dan menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Jambi pada 2010, lalu menyabet gelar Doktor Ilmu Pemerintahan pada 2017 di IPDN. Latar belakang sebagai birokrat sejak menjadi lurah hingga kepala biro umum membentuk fondasi kepemimpinan yang matang sebelum terjun penuh ke dunia politik.

Karier politiknya dimulai dengan jabatan Bupati Merangin pada 2013, setelah menanggapi panggilan rakyat yang menginginkan pemimpin bersih dan mampu memperjuangkan pembangunan daerah. Terpilih dua periode sebagai bupati hingga 2021, ia dikenal karena keberhasilan mendatangkan dana infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan jalan yang menyentuh kampung-kampung. Implementasi “Dumisake” atau program Dua Miliar Satu Kecamatan memperlihatkan keberpihakan nyata kepada masyarakat desa. Transisi lancar ke kursi gubernur terjadi setelah Pilkada 2020, yang sempat mengalami pemungutan suara ulang, namun berhasil diperoleh kemenangan dengan dukungan dari partai PAN dan PKB. Dilantik pada 7 Juli 2021 bersama Abdullah Sani, Al Haris membawa warna politik baru—politik yang mengedepankan moderasi, integritas, dan kepercayaan publik.

Gaya kepemimpinannya sangat menekankan kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat luas, juga dialog bersama tokoh adat dan agama, untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Fungsi kontrol dan transparansi keuangan menjadi sorotan, termasuk pengawasan penggunaan anggaran Covid-19 dan dana desa. Kebijakan inovatif seperti pemberian beasiswa S1 dan S3 lewat program Dumisake, bantuan modal UMKM, pembangunan rumah ibadah, peningkatan fasilitas kesehatan desa, dan rehabilitasi sekolah dan jalan berbasis keterlibatan lembaga lokal, membuktikan bahwa pendekatan politiknya bersifat partisipatif. kabinet kerjanya ditopang oleh birokrat-jawa dan teknokrat sehingga mempererat kapasitas pemerintahan antar tingkatan.

Settling into his second term starting February 2025 after a convincing 61 persen kemenangan di Pilgub 2024, sejauh ini ia kembali dipercaya rakyat melalui perolehan 1,092,823 suara. Ini bukan semata pencapaian suara tapi ekspresi nilai kepercayaan pada implementasi pekerjaan nyata hingga akar rumput. Profil Gubernur Al Haris Provinsi Jambi di masa awal periode keduanya makin mencolok melalui ambisi strategisnya untuk menjadikan Jambi lebih maju, harmonis, dan berpijak pada nilai budaya Melayu yang moderen. Infrastruktur tetap mendapat perhatian serius, namun samudera kebijakan diarahkan pada pelestarian lingkungan dan penguatan sektor berbasis sumber daya alam seperti karet, kelapa sawit berkelanjutan, dan pariwisata ramah lingkungan.

Nilai keagamaan dan adat juga jadi modal penting. Gubernur yang meraih gelar adat Datuk Mangkubumi Setio Alam ini tak hanya berhenti pada penghargaan simbolik, tetapi lebih lanjut memanfaatkan penghargaan tersebut sebagai pendorong diplomasi budaya dan edukasi kultural. Dia juga menjalin kemitraan aktif dengan Nahdlatul Ulama dan ormas keagamaan lainnya melalui wakil gubernurnya, Abdullah Sani, untuk menjangkau masyarakat lebih luas, menjaga kerukunan dan mendukung pengembangan pendidikan berbasis pesantren.

Dinamika politiknya juga mencakup karier PSC sebagai Ketua Umum APPSI—Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia—yang semakin mengokohkan pengaruhnya, tidak hanya di Jambi tapi juga di tingkat nasional. Ini menandakan bahwa politik baginya bukan sekadar kekuasaan, tetapi media strategi nasional dan inter-regional cooperation untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Namun demikian, tantangan pasti ada, termasuk tekanan lingkungan terkait kebakaran hutan, pengangguran angkatan muda, dan penguatan tata kelola migas agar tidak monopoli. Dalam memasuki fase baru pemerintahan, Al Haris dikenali menolak gaya hidup berlebih. Ia kerap memilih menggunakan transportasi umum atau kendaraan jabatan sederhana, serta menolak fasilitas memanjakan diri sebagai simbol kedekatan dengan rakyat petani, nelayan, dan buruh Jambi.

Memasuki paragraf penutup, kembali hadir sebagai pengingat bahwa Profil Gubernur Al Haris Provinsi Jambi bukan sekadar catatan administratif belaka, melainkan rekaman perjalanan hidup transformasional dari anak petani hingga pemimpin dua periode. Dengan totalitas kerja nyata, nilai religius dan budaya, serta integritas politik, ia mempertegas bahwa politik bisa menjadi alat membangun—juga sarana melayani tanpa retorika kosong. Kepemimpinannya yang bersih, dekat dengan rakyat, dan lingkungan naik daun sebagai contoh bahwa figur politik bisa menjadi figur moral sekaligus operator politik. Lewat kolaborasi lintas elemen, dimulai dari kepala desa hingga presiden, ia membangun sebuah Jambi yang inklusif, mandiri, dan menjanjikan arah baru pada bangsa.