Media Sosial Adalah Sarana untuk Pembelajaran Kaum Milenial. Apa Manfaatnya untuk Pemilu?

Sepanjang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, media selalu memainkan peranan yang penting dalam setiap pesta demokrasi. Kaum milenial yang diyakini memiliki tingkat kedinamisan yang tinggi bisa menjadi pendukung atau justru penentang dari segala macam bentuk aktivitas politik di media sosial.

Cara berpikir kaum milenial yang praktis juga sering kali membuat mereka terus mengkritisi lebih mendalam setiap momentum yang ada termasuk terkait dengan pernyataan, perbuatan, dan aktivitas politik lainnya. Mereka juga cenderung menciptakan komparasi dengan kelompok generasi sebelumnya.

Segala yang menimbulkan ambiguitas di dalamnya selalu dikupas secara tuntas. Namun kemunculan kaum milenial juga masih sering dilihat sebagai ancaman bagi kelompok politikus karena perbedaan cara pandang yang tak jarang menimbulkan perpecahan antar kelompok.

Terlepas dari keriuhan menjelang Pemilu dan Pilkada, media sosial memegang peranan yang amat penting di dalamnya. Untuk mengetahui penjelasannya simak di bawah ini!

Fungsi dan Manfaat Media Sosial bagi Pemilu

Dalam sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan, kala itu presiden pertama Indonesia memperkenalkan demokrasi terpimpin yang memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional. Kemudian dalam upaya tersebut, media massa seperti radio juga turut menempati posisi yang penting di dalamnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka eksistensi media sosial juga turutmengambil andil dalam perpolitikan. Media banyak digunakan untuk melakukan konsolidasi, dan menyuarakan semangat nasionalisme sebagai upaya memeriahkan pesta demokrasi.

 Pada prinsipnya, semua media elektronik mempunyai peran dalam memberikan legitimasi kekuasaan kepada para kandidat pemilu untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye. Namun di samping keleluasaanya tersebut, media tentunya harus tetap patuh dan berpedoman pada kebijakan kode etik yang ada.

Salah satu tujuan pemerintah dalam melonggarkan pers dan media massa adalah untuk memberikan ruang bagi para politisi dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka.

Perkembangan Media Sosial dalam Mengubah Tataran Politik dan Demokrasi

Terdapat dua tahap perkembangan media sosial yang pada akhirnya mengubah tataran politik dan demokrasi di yang ada Indonesia. Di antaranya yaitu;

1. Tahap Pertama

Tahap awal ini ditandai dengan penggunaan media sosial oleh kaum elit politik sebagai sarana berkampanye, mengkritisi kinerja dari pemerintah, dan sebagainya. Contoh nyatanya adalah terbentuknya komunitas virtual yang menggerakkan demokrasi pada tahun 1998.

Peran media sosial ini diyakini muncul ketika Indonesia mulai memasuki era reformasi. Sebelum era reformasi yakni pada era orde baru, teknologi juga sudah mulai menjelma dalam bentuk konten maupun diskusi publik. Eksistensi media sosial pada akhirnya semakin diminati karena semua orang merasakan kebebasan dalam mengekspresikan dirinya tanpa khawatir terhadap hukum.

Kebebasan pers dan media massa maupun media sosial di ranah politik tentunya banyak mengarah pada sisi positif, karena dapat mengakomodasi kegiatan berkumpul, berargumentasi untuk komunitas, elit politik serta pemerintah.

2. Tahap Kedua

Pada tahapan perkembangan yang kedua ini ditandai dengan munculnya pengaruh media sosial terhadapan kehidupan demokrasi pasca pemilihan umum pada tahun 2008. Media sosial menjadi tempat dimana para elit politik memperkuat identitas mereka di mata masyarakat.

Pada tahap kedua juga diwarnai dengan kemunculan kaum milenial yang turut serta dalam menyemarakkan suasana pemilu melalui media sosial. Dalam hal ini tampak jelas sekali bahwa keberadaan media sosial memang dapat menjadi penyatu atas aspirasi, namun di sisi lain juga bisa berpotensi menimbulkan kericuhan antar identitas suatu komunitas.

Cookie dan algoritma media asocial dapat mengklasifikasikan pengguna dalam sebuah kelompok yang telah terpolarisasi menurut apa yang mereka pahami, dan mayoritas publik tidak menyadari bahwa media sosial juga telah mengatur segala informasi yang telah mereka terima. Terkadang apa yang publik lihat terasa sebagai suatu ancaman, padahal sebenarnya tidak sehingga dari sini akan muncul urgensi untuk memperdalam literasi digital masyarakat serta kebijaksanaan dalam memfilter validitas informasi yang diterimanya.

Apabila pada awalnya, media sosial muncul sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menunjukkan eksistensi diri, kini hal tersebut telah semakin kompleks hingga menjamah ranah politik dan negara.

Penyebarluasan informasi melalui berbagai platform media sosial seperti facebook, instagram, twitter, youtube, dan sebagainya dapat dilakukan secara cepat dan tanpa batasan ruang dan waktu. Masyarakat bisa saja langsung menerima informasi terbaru seputar dunia politik hanya dalam beberapa detik saja pasca momen berlangsung.

Kabar ini membawa angin segar bagi para politikus dan partai politik yang mengeluarkan anggaran tidak terlalu besar. Sebab, pesan-pesan kampanye melalui media sosial tetap dapat sampai kepada masyarakat atau target pemilih tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan yang akan dihadapi dalam kampanye online melalui media sosial. Dikarenakan cepatnya informasi yang tersebar secara luas dan sampai pada telinga masyarakat maka akan cenderung sulit dalam menyaring antara fakta dan berita bohong karena kemungkinan keduanya akan tercampur menjadi satu atau bahkan bisa saja berita bohong (hoaks). Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Budaya literasi yang tinggi serta tidak mudah mempercayai segala berita terkait pemilu yang disebarluaskan dapat menjadi sebuah solusi untuk menangkal hoaks. Sumber berita harus jelas, dan bila perlu pemerintah juga harus turun tangan dalam memerangi hoaks dengan cara mewadahi setiap pengaduan dari masyarakat terkait oknum pelaku penyebaran berita bohong menjelang pemilihan umum.