Luluk Nur Hamidah dari PKB Perjuangkan Keadilan Lingkungan untuk Masyarakat Adat dan Perempuan

RajaKomen.com — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, menyerukan perlunya keadilan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat adat dan kelompok perempuan. Dalam diskusi nasional bertema “Perempuan dan Alam dalam Ancaman” di Semarang, Sabtu (22/6/2025), Luluk menegaskan bahwa krisis iklim bukan hanya soal bencana alam, tapi juga ketimpangan akses terhadap sumber daya.

“Kita tidak bisa bicara pembangunan kalau yang paling terdampak justru yang paling lemah: masyarakat adat yang kehilangan tanahnya, perempuan petani yang kehilangan sumber air, dan anak-anak yang tumbuh di lingkungan tercemar,” ujar Luluk tegas.

Sebagai aktivis lingkungan sebelum menjadi legislator, Luluk mendorong agar program pembangunan infrastruktur tidak abai terhadap aspek keberlanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan wilayah adat, perlindungan hutan rakyat, serta keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan lingkungan.

Menurutnya, pendekatan keadilan ekologis harus menjadi bagian dari semua kebijakan pemerintah, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun APBN. Ia mengkritik proyek-proyek besar yang kerap mengorbankan ekosistem lokal dan ruang hidup warga dengan imbalan minim.

“Kalau lingkungan rusak, yang paling terdampak bukan elite. Tapi ibu-ibu yang harus jalan lebih jauh cari air, dan anak-anak yang tumbuh dengan penyakit pernapasan,” imbuhnya.

PKB, lanjut Luluk, berkomitmen memperkuat advokasi masyarakat sipil dan mendukung legislasi yang melindungi lingkungan sebagai hak asasi. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga bumi sebagai warisan untuk generasi mendatang.