Luluk Nur Hamidah dari PKB Dorong Perlindungan Petani Perempuan Lewat Kebijakan Berbasis Gender

RajaKomen.com — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, menyampaikan pentingnya keberpihakan kebijakan agraria terhadap petani perempuan, yang selama ini berperan besar namun kerap diabaikan dalam pengambilan keputusan pertanian. Dalam forum dialog pertanian inklusif di Semarang, Selasa (8/7/2025), Luluk menyebut bahwa isu ketimpangan akses lahan, teknologi, dan pelatihan bagi petani perempuan harus menjadi prioritas reformasi sektor pangan.

“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan kalau perempuan sebagai tulang punggung pertanian justru dimarjinalkan,” tegas Luluk.

Ia mengungkapkan bahwa banyak perempuan terlibat aktif dalam proses produksi—dari pembibitan hingga panen—namun tidak memiliki akses legal terhadap lahan maupun fasilitas produksi. Luluk mendorong agar program bantuan pertanian dan redistribusi lahan memasukkan skema khusus untuk petani perempuan.

Sebagai tokoh perempuan vokal di parlemen, Luluk juga menekankan perlunya data terpilah gender dalam seluruh program kementerian pertanian agar kebijakan menjadi lebih akurat dan adil. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi tani perempuan, dan akademisi untuk memperkuat kapasitas petani perempuan dalam mengelola usaha tani secara mandiri.

“PKB konsisten mendukung keberdayaan perempuan desa. Kita tidak bisa melompat ke masa depan kalau separuh kekuatan pangan kita tertinggal,” tambahnya.

Ia juga mengusulkan adanya program edukasi kepemimpinan dan literasi keuangan khusus untuk petani perempuan agar mereka bisa naik kelas dan ikut menentukan arah pembangunan desa.