
RajaKomen.com — Pemerataan pendidikan tak bisa dilepaskan dari keberadaan Sekolah Rakyat, sebuah pendekatan pendidikan informal yang menjangkau masyarakat marginal. Dalam hal ini, Karmila Sari, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mendorong agar pemerintah melakukan kolaborasi lintas kementerian secara serius agar program ini berjalan efektif.
Ia menilai penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak cukup hanya mengandalkan Kementerian Pendidikan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, hingga Kementerian Kominfo.
🏫 Mengapa Sekolah Rakyat Butuh Kolaborasi?
Menjangkau anak-anak di wilayah tertinggal dan miskin kota
Mengatasi ketimpangan akses pendidikan formal
Menyediakan fasilitas belajar yang sesuai kebutuhan lokal
Meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan pendidikan
Mendukung program literasi dan keterampilan hidup
💬 “Kalau masing-masing kementerian jalan sendiri, program Sekolah Rakyat hanya jadi proyek simbolik. Padahal potensinya luar biasa untuk masyarakat akar rumput,” ujar Karmila.
📚 Golkar: Pendidikan Adil Harus Dimulai dari Pinggiran
Menurut Karmila, Golkar melihat Sekolah Rakyat sebagai solusi transformatif untuk daerah yang belum mampu menjangkau sistem sekolah formal. Oleh karena itu, perlu dukungan anggaran, SDM, dan pengelolaan yang bijak.
🤝 Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil
Ia juga menyarankan pemerintah membuka ruang bagi organisasi masyarakat dan komunitas lokal untuk terlibat langsung dalam kurikulum, pendampingan, dan pengelolaan Sekolah Rakyat.
🎯 Sekolah Rakyat Harus Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Program ini tidak boleh bersifat musiman atau hanya bergantung pada momentum politik. Karmila meminta agar Sekolah Rakyat dimasukkan dalam prioritas nasional, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan pendidikan.
Rajakomen.com
Jalan Cimanuk No. 6
Bandung 40115 - Jawa Barat
Indonesia
Informasi