Jalal Abdul Nasir: Perombakan Direksi Antam Harus Dorong Hilirisasi dan Tata Kelola Bersih

RajaKomen.com — Pemerintah melakukan langkah strategis dengan merombak jajaran Direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 12 Juni 2025. Salah satu poin penting dari perombakan ini adalah pengangkatan Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama Antam, menggantikan Nicolas D. Kanter.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyambut baik langkah ini dan menyebutnya sebagai momentum penting untuk mempercepat agenda hilirisasi pertambangan nasional dan memperkuat reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Jalal, Antam memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bagian dari holding tambang BUMN MIND ID, dan memainkan peran penting dalam mewujudkan program industrialisasi berbasis sumber daya alam.

“Keberhasilan transformasi Antam sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan dan integritas manajerial yang mampu menjalankan visi perusahaan secara konsisten,” ujarnya.

Ia menilai sosok Achmad Ardianto cukup relevan untuk memimpin transformasi ini, mengingat rekam jejaknya di berbagai BUMN strategis sebelumnya, seperti PT Garam dan PT Timah. Namun, Jalal mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan tidak boleh berhenti pada level administratif.

“Pergantian direksi ini harus diwujudkan dalam langkah nyata, mulai dari efisiensi operasional, percepatan proyek hilirisasi, hingga penerapan prinsip ESG secara menyeluruh,” tegasnya.

Jalal juga menyoroti pentingnya peran Dewan Komisaris dalam mendukung reformasi tata kelola, terutama untuk memastikan proses bisnis Antam tidak terjebak dalam praktik rente atau konflik kepentingan.

“Saya mengapresiasi kehadiran nama-nama independen seperti Rauf Purnama dan Pius Lustrilanang dalam jajaran komisaris. Mereka diharapkan dapat menguatkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proyek-proyek strategis,” kata Jalal.

Ia menekankan bahwa sinergi antara direksi dan komisaris menjadi kunci dalam membangun BUMN yang berdaya saing global namun tetap berpijak pada prinsip akuntabilitas.

Sebagai anggota DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral, Jalal memastikan bahwa Komisi XII akan tetap aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Antam dan seluruh entitas tambang milik negara.

“BUMN seperti Antam tidak boleh hanya berorientasi pada laba jangka pendek, tapi juga harus memikirkan keberlanjutan dan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Jalal mengajak seluruh jajaran manajemen Antam yang baru untuk menjadikan amanah ini sebagai ladang pengabdian dan dedikasi kepada bangsa.

“Antam harus mampu tampil sebagai perusahaan tambang yang modern, profesional, dan tetap berpihak pada keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.