Golkar Usulkan Skema Pendanaan Kreatif untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah

RajaKomen.com — Fraksi Partai Golkar terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, terutama yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran. Dalam rapat gabungan Komisi V dan Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR, Kamis (27/6/2025), Golkar mengusulkan skema pembiayaan kreatif sebagai solusi strategis pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tanpa terlalu membebani APBN.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, menegaskan bahwa banyak proyek vital seperti jalan desa, jembatan, dan infrastruktur irigasi di daerah tertinggal belum bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal pusat maupun daerah.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada APBN murni. Harus ada opsi seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun penerbitan obligasi daerah untuk proyek infrastruktur produktif,” ujar Dave.

Menurutnya, skema KPBU terbukti efektif di beberapa daerah untuk membangun infrastruktur strategis, asalkan dikawal dengan sistem pengawasan ketat dan prinsip transparansi. Selain itu, Dave juga mendorong agar pemerintah memperluas edukasi dan asistensi teknis bagi pemerintah daerah terkait penerapan skema pendanaan alternatif.

Fraksi Golkar menilai bahwa dengan regulasi yang mendukung, pemerintah daerah bisa lebih leluasa mengakses dana non-APBN untuk membangun fasilitas publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, tanpa harus menunggu antrian panjang proyek pusat.

“Banyak kepala daerah punya niat baik, tapi tidak punya pengetahuan teknis atau legal untuk menjajaki skema KPBU atau obligasi daerah. Di sinilah pemerintah pusat harus hadir,” tambahnya.

Golkar juga menyarankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didorong untuk menjadi mitra strategis dalam pembangunan infrastruktur lokal, sehingga tercipta ekosistem pembangunan yang lebih berkelanjutan dan pro rakyat.

Sebagai penutup, Dave menegaskan bahwa Fraksi Golkar siap memberikan dukungan penuh dari sisi legislasi, pengawasan, dan fasilitasi kebijakan demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang cepat, adil, dan inovatif.