Golkar Dorong Percepatan Sertifikasi Lahan untuk Petani dan Nelayan Guna Wujudkan Keadilan Agraria

RajaKomen.com — Komitmen Partai Golkar terhadap kesejahteraan masyarakat akar rumput kembali ditegaskan melalui dorongan kuat terhadap percepatan program sertifikasi lahan bagi petani dan nelayan. Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (19/6/2025), Fraksi Golkar menekankan bahwa percepatan legalisasi lahan merupakan bagian integral dari keadilan agraria.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut bahwa jutaan petani dan nelayan di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka garap, yang berdampak pada minimnya akses terhadap permodalan dan bantuan pemerintah.

“Tanpa sertifikat, petani dan nelayan tidak punya kekuatan hukum. Mereka sulit dapat akses kredit, tak bisa mengembangkan usaha, bahkan rentan tergusur. Ini masalah serius yang harus kita jawab bersama,” tegas Zulfikar.

Partai Golkar menyoroti banyaknya tumpang tindih lahan serta lambannya proses administrasi yang masih menghambat realisasi program reforma agraria. Oleh karena itu, Golkar mendesak Kementerian ATR/BPN agar mempercepat pendataan, penyelesaian konflik lahan, serta menyiapkan infrastruktur digital yang bisa mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikat.

Menurut Zulfikar, percepatan program ini tak hanya soal legalitas, tapi juga tentang keadilan ekonomi. “Jika lahan petani dan nelayan jelas, maka ekonomi desa akan tumbuh, pendapatan meningkat, dan ketimpangan bisa ditekan,” tambahnya.

Golkar juga mendorong agar program redistribusi tanah benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, bukan justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang sudah mapan.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—baik dengan pemerintah daerah, aparat desa, maupun organisasi tani dan nelayan—agar program sertifikasi ini tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya.

Sebagai penutup, Zulfikar menegaskan bahwa Golkar akan terus mengawal program sertifikasi tanah sebagai bagian dari perjuangan menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia.