Dr. Ineu Sundari Konsisten Suarakan Keadilan Sosial dalam Perencanaan Anggaran Daerah

RajaKomen.com | Anggaran daerah adalah instrumen krusial yang mencerminkan prioritas pembangunan dan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya. Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, sebagai anggota DPRD Jawa Barat, dikenal dengan konsistensinya dalam menyuarakan keadilan sosial dalam perencanaan anggaran daerah. Baginya, setiap rupiah dana publik harus dialokasikan secara adil dan merata, memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan.

Mengapa Keadilan Sosial dalam Anggaran Itu Krusial?

Ineu Sundari memahami bahwa perencanaan anggaran yang berlandaskan keadilan sosial adalah kunci untuk:

• Pemerataan Pembangunan: Mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal, serta antara kelompok kaya dan miskin, melalui alokasi dana yang proporsional.

• Pemenuhan Hak Dasar: Memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.

• Perlindungan Kelompok Rentan: Mengalokasikan dana khusus untuk program-program yang melindungi dan memberdayakan kelompok rentan (fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak yatim).

• Efisiensi dan Tepat Sasaran: Anggaran yang berpihak pada keadilan sosial cenderung lebih efisien karena dialokasikan untuk program yang benar-benar dibutuhkan dan berdampak langsung pada masyarakat.

• Membangun Kepercayaan Publik: Transparansi dan keadilan dalam anggaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat.

Strategi Konsistensi dalam Perencanaan Anggaran

Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari menerjemahkan komitmennya ini melalui berbagai langkah konkret di DPRD Jawa Barat:

• 1. Advokasi Alokasi Anggaran Pro-Rakyat:

  • Secara aktif memperjuangkan porsi anggaran yang lebih besar untuk sektor-sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam pembahasan APBD Provinsi Jawa Barat.

  • Mendesak pemerintah provinsi untuk memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah.

• 2. Pengawasan Ketat Terhadap Penggunaan Anggaran:

  • Melakukan pengawasan yang cermat terhadap realisasi anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, memastikan dana publik digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.

  • Mengidentifikasi potensi pemborosan atau alokasi yang tidak adil.

• 3. Mendorong Transparansi Anggaran:

  • Mengadvokasi agar dokumen anggaran dan laporan realisasi dapat diakses secara mudah dan transparan oleh publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi.

  • Mendorong penggunaan platform digital untuk keterbukaan informasi anggaran.

• 4. Penyerapan Aspirasi Berbasis Kebutuhan:

  • Mengadakan reses dan forum dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait kebutuhan anggaran di tingkat akar rumput, yang kemudian menjadi dasar argumentasi dalam pembahasan anggaran.

• 5. Kolaborasi dengan Komunitas dan Akademisi:

  • Menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan akademisi untuk mendapatkan kajian data dan rekomendasi terkait alokasi anggaran yang berkeadilan.

Dengan konsistensinya dalam menyuarakan keadilan sosial dalam perencanaan anggaran daerah, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari adalah pilar penting dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih adil, sejahtera, dan merata dalam pembangunan.