Dr. Buky Wibawa M.Si Bangun Komitmen Antikorupsi Lewat Transparansi dan Reformasi Internal DPRD

RajaKomen.com — Isu integritas dan antikorupsi dalam lembaga legislatif kerap menjadi perhatian publik. Menjawab tantangan ini, Ketua DPRD Jawa Barat periode 2024–2029, Dr. Buky Wibawa M.Si, mengambil sikap tegas dengan memperkuat sistem internal yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan budaya kerja antikorupsi di lingkungan DPRD.

Langkah pertama yang dilakukan Dr. Buky adalah membentuk Tim Reformasi Internal DPRD, yang bertugas meninjau ulang seluruh mekanisme kerja dewan, terutama yang berkaitan dengan anggaran, perjalanan dinas, dan pelaporan kegiatan reses. Melalui tim ini, setiap proses diperiksa dengan cermat agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan.

Sebagai bentuk keterbukaan, DPRD Jawa Barat di bawah kepemimpinannya mulai mempublikasikan ringkasan anggaran operasional dan kegiatan legislatif secara berkala. Laporan ini bisa diakses publik melalui website resmi dan disampaikan dalam rapat terbuka. Bahkan, masyarakat diperbolehkan memberi masukan secara langsung terhadap penganggaran DPRD, terutama dalam program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dr. Buky juga memperketat pengawasan terhadap standar etika anggota dewan. Melalui kolaborasi dengan Inspektorat Daerah dan Ombudsman, ia menciptakan sistem pelaporan cepat terhadap pelanggaran kode etik dan potensi gratifikasi. Setiap laporan ditangani secara profesional, tanpa kompromi terhadap pelanggaran sekecil apa pun.

Ia percaya bahwa membangun DPRD yang bersih harus dimulai dari teladan pimpinan. Karena itu, ia membuka catatan aktivitas dan perjalanan dinasnya kepada publik sebagai bentuk komitmen pribadi terhadap akuntabilitas. Ia bahkan menolak program-program seremonial yang dianggap tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Di samping itu, ia mendorong peningkatan kapasitas anggota dewan melalui pelatihan rutin tentang good governance, manajemen risiko korupsi, serta etika pelayanan publik. Pelatihan ini tidak hanya menghadirkan narasumber lokal, tetapi juga praktisi nasional dari KPK, BPK, hingga akademisi hukum tata negara.

Melalui berbagai terobosan tersebut, Dr. Buky berharap DPRD Jawa Barat bisa menjadi contoh lembaga legislatif yang berintegritas, transparan, dan mendapat kepercayaan penuh dari rakyat. “Masyarakat tidak butuh wakil rakyat yang sempurna, tapi yang jujur, terbuka, dan mau terus memperbaiki diri,” ujarnya dalam satu pertemuan internal DPRD.