Ateng Wahyudi Tegas! Mafia Tanah dan Penguasaan Lahan Ilegal Harus Diberantas

RajaKomen.com — Sengketa lahan menjadi persoalan akut yang menyentuh banyak aspek: ekonomi, keadilan sosial, bahkan keamanan. Karena itu, Ateng Wahyudi, anggota DPR dari Fraksi PKS, menyampaikan apresiasi terhadap sikap tegas Kementerian ATR/BPN dalam melawan aksi premanisme lahan dan penguasaan ilegal tanah berstatus HGU dan HGB.

Menurut Ateng, penguasaan lahan secara ilegal — baik oleh individu maupun kelompok tertentu — tidak hanya merugikan negara, tapi juga rakyat kecil yang hak atas tanahnya dikebiri.

🚫 PKS Serukan Penertiban Lahan Ilegal Lewat Langkah Nyata:

• Penegakan hukum terhadap mafia tanah dan oknum pemodal

• Audit menyeluruh terhadap pemanfaatan lahan HGU/HGB

• Publikasi terbuka data kepemilikan dan hak pakai tanah

• Reforma agraria yang berpihak pada petani dan warga miskin

• Kolaborasi aktif ATR/BPN, aparat, dan pemerintah daerah

💬 “Negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah. Penertiban ini harus jadi gerakan nasional untuk membela keadilan agraria,” tegas Ateng.

📍 HGU dan HGB Tak Boleh Digunakan untuk Spekulasi Tanah
Ateng mengingatkan bahwa banyak perusahaan memegang HGU/HGB tapi tidak memanfaatkannya, justru dibiarkan kosong untuk spekulasi harga atau diserahkan ke pihak ketiga secara ilegal.

⚖️ PKS Dorong Transparansi dan Keadilan dalam Reforma Agraria
Ateng juga menekankan pentingnya pengawasan DPR terhadap distribusi lahan agar tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan elite semata.

📢 Masyarakat Diminta Proaktif Melapor Jika Temukan Praktik Premanisme Lahan
Dengan keberanian warga dan dukungan hukum yang jelas, praktik semacam ini bisa ditekan dan keadilan agraria bisa ditegakkan.