
RajaKomen.com — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengusulkan agar pemerintah segera melakukan revisi terhadap definisi dan indikator garis kemiskinan nasional. Menurutnya, batas yang digunakan saat ini terlalu rendah dan tidak mencerminkan kondisi riil kebutuhan dasar masyarakat.
๐ฌ “Kalau garis kemiskinannya terlalu rendah, maka angka kemiskinan tampak membaik, padahal masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang layak,” tegas Anis dalam rapat kerja bersama Bappenas.
๐ Mengapa Harus Direvisi?
Saat ini garis kemiskinan nasional hanya menghitung kebutuhan kalori dan sebagian kebutuhan non-makanan.
Tidak memperhitungkan biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan secara memadai.
Terlalu banyak masyarakat rentan yang tidak masuk kategori miskin secara resmi, padahal kondisi hidupnya masih memprihatinkan.
๐ Data Kemiskinan Harus Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran
Anis menegaskan bahwa angka kemiskinan yang terlalu "rendah" secara administratif bisa menyesatkan arah kebijakan. Akibatnya, bantuan sosial bisa tidak sampai ke mereka yang benar-benar butuh.
๐งพ PKS Minta Parameter Diperluas:
Sertakan biaya kebutuhan hidup layak di perkotaan dan pedesaan
Perhitungkan komponen digitalisasi (akses internet dan literasi digital)
Fokus pada pengeluaran minimal keluarga sehat dan berdaya
๐๏ธ Kebijakan Fiskal Harus Berpihak ke Masyarakat Rentan
Sebagai partai yang mengusung keadilan sosial, Fraksi PKS meminta pemerintah memastikan anggaran perlindungan sosial dialokasikan berdasarkan data kemiskinan yang valid dan inklusif.
๐ฃ “Bukan hanya soal angka, tapi tentang keberpihakan. Jangan biarkan kemiskinan terselubung terus terjadi hanya karena standar kita terlalu rendah,” tutup Anis.
Rajakomen.com
Jalan Cimanuk No. 6
Bandung 40115 - Jawa Barat
Indonesia
Informasi