Amin AK Pastikan IMC Pelita Tak Terkait Perusahaan Israel, Minta Publik Tak Terprovokasi Isu yang Menyesatkan

RajaKomen.com — Polemik dugaan keterkaitan PT IMC Pelita Logistik dengan perusahaan asal Israel akhirnya mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak terkait. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi mendalam, tidak ada keterhubungan antara IMC Pelita dengan perusahaan Israel.

“Berdasarkan klarifikasi yang kami terima dari pihak IMC Pelita, mereka tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan Israel,” ujar Amin dalam keterangannya, Rabu (12/06/2025).

IMC Pelita Logistik merupakan pemilik kapal tongkang JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang sempat diberitakan terlibat dalam pengangkutan hasil tambang nikel dari Raja Ampat. Isu yang berkembang di media sosial menyebutkan adanya kemungkinan keterkaitan IMC dengan Stef Wertheimer, konglomerat asal Israel yang dikenal aktif dalam dunia industri dan politik.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PKS sempat mendorong pemerintah melakukan investigasi terbuka guna menelusuri kebenaran dugaan itu.

“Alhamdulillah, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa IMC Industrial Group yang berkantor di Singapura tidak memiliki hubungan apa pun dengan IMC Group milik Wertheimer. Mereka adalah entitas yang berbeda,” jelas Amin.

Ia menegaskan bahwa isu ini telah ditutup setelah ditemukan fakta-fakta objektif yang membantah keterlibatan perusahaan tersebut dalam hubungan bisnis atau kepemilikan oleh pihak Israel.

Amin juga mengimbau masyarakat dan media untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi, terutama yang belum terverifikasi secara sah.

“Dalam situasi geopolitik global yang memanas, isu seperti ini bisa sangat sensitif dan mudah disalahgunakan untuk memecah belah masyarakat. Kita perlu hati-hati dan tidak langsung terprovokasi oleh narasi yang belum diuji kebenarannya,” tambahnya.

Sebagai penutup, Amin menyampaikan bahwa Fraksi PKS tetap konsisten untuk menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi Indonesia dari pengaruh asing yang merugikan, dengan cara yang konstitusional dan berdasarkan data.

“Fraksi PKS tetap akan mengawal semua isu strategis, tetapi selalu berdasarkan prinsip kehati-hatian, klarifikasi, dan fakta lapangan. Kita tidak boleh sembarang membuat tuduhan tanpa bukti,” tutupnya.