Amin Ak dari PKS Soroti Urgensi Regulasi Kendaraan Listrik untuk Keadilan Energi Nasional

RajaKomen.com — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, menyoroti arah kebijakan kendaraan listrik nasional yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada pelaku industri besar dan belum menyentuh kepentingan masyarakat umum. Dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu (28/6/2025), Amin meminta agar transisi energi lewat kendaraan listrik tidak mengorbankan aspek keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan.

“Transisi energi memang penting, tapi jangan sampai rakyat kecil cuma jadi penonton, sementara insentif dinikmati korporasi besar,” ujar Amin.

Ia menekankan pentingnya regulasi yang mendorong tumbuhnya industri komponen lokal, skema insentif yang menyentuh pengguna kendaraan roda dua atau pelaku ojek online, serta ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang merata, termasuk di kawasan pinggiran.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur IV, Amin juga mengingatkan agar kebijakan kendaraan listrik tidak hanya berorientasi pada kota besar, melainkan disiapkan untuk diterapkan secara nasional dan menjangkau masyarakat menengah ke bawah.

PKS, lanjutnya, mendukung penuh energi bersih dan mobilitas ramah lingkungan, tetapi tetap mengawal agar prinsip keadilan dan transparansi terjaga dalam seluruh tahapan perumusannya. Ia juga menyinggung pentingnya riset baterai nasional dan pengelolaan limbah yang aman.

“Kita ingin Indonesia jadi pemimpin kendaraan listrik di Asia Tenggara, tapi dengan model pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Amin mendorong pembentukan payung hukum yang lebih kuat untuk EV (electric vehicle), termasuk pelibatan perguruan tinggi dan UMKM otomotif dalam rantai pasok.