Abdul Fikri Faqih Soroti Kacau Balau Distribusi Makanan Pasca-Armuzna: Jemaah Haji Jangan Jadi Korban Sistem Coba-Coba

RajaKomen.com — Pelayanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia pasca-puncak ibadah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menuai banyak kritik. Abdul Fikri Faqih, anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kegagalan distribusi makanan yang berdampak langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan jemaah.

“Pasca-Armuzna, jemaah yang seharusnya dalam masa pemulihan justru dihadapkan pada masalah baru. Makanan datang tidak tepat waktu, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Yang diterima pun dalam kondisi sangat minimal,” ujar Abdul Fikri dari Fraksi PKS dalam keterangannya di Madinah, Rabu (11/06/2025).

Anggota Komisi VIII DPR RI itu secara tegas menilai bahwa kegagalan ini berasal dari perubahan sistem pengadaan makanan. Jika sebelumnya dilakukan oleh delapan syarikah Arab Saudi, kini dialihkan ke satu entitas: BPKH Limited, yang terbukti tidak siap menangani skala besar.

“Dua dapur katering gagal produksi. Dampaknya sangat merugikan jemaah. Padahal kebutuhan konsumsi di momen krusial ini sangat vital,” tambahnya.

Kekecewaan jemaah semakin dalam ketika solusi yang ditawarkan hanya berupa kompensasi uang tunai dalam bentuk riyal. Fikri menilai langkah tersebut tidak mengatasi inti masalah.

“Pemberian uang bukan solusi. Ini bukan soal nilai uang, tapi soal hak dasar jemaah untuk mendapatkan asupan yang layak setelah melalui puncak ibadah yang berat,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah IX ini.

Ia mendesak BPKH agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan konsumsi haji. Penanganan layanan ibadah berskala besar seperti haji, menurutnya, tidak boleh dikelola secara amatir.

“Mengelola layanan jemaah haji bukan area coba-coba. Profesionalisme dan manajemen skala besar mutlak diperlukan, terutama untuk kebutuhan pokok seperti makanan,” lanjutnya.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa pihaknya telah menyediakan makanan siap saji atau Ready To Eat (RTE) pada 7, 8, dan 13 Zulhijah sebagai langkah mitigasi. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga telah turun langsung memastikan bahwa kompensasi akan diberikan kepada jemaah yang terdampak.

Meski menyampaikan kritik tajam, Abdul Fikri tetap mengajak jemaah untuk bersabar dan menjadikan kejadian ini sebagai bagian dari ujian ibadah.

“Semoga ini menjadi ladang pahala. Namun, bagi pemerintah, ini harus menjadi pelajaran berharga agar tahun depan tidak terulang. Layanan haji harus lebih manusiawi dan profesional,” tutupnya.