Riyono 'Caping' Desak Pemerintah Evaluasi Total Skema Konservasi Laut di Raja Ampat

RajaKomen.com — Keindahan Raja Ampat sebagai surga bawah laut Indonesia tak diragukan lagi. Namun, Riyono, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pelaksanaan kebijakan konservasi yang dinilainya cenderung elitis dan belum menjamin keadilan ekologis dan sosial bagi warga lokal.

💬 “Konservasi bukan hanya soal menjaga ikan dan terumbu karang, tapi juga harus melindungi kehidupan masyarakat adat yang hidup dari laut secara turun-temurun,” ujar Riyono, akrab disapa ‘Caping’, saat menyampaikan pernyataan resmi di Komplek Parlemen.

🔍 Titik Kritis dalam Skema Konservasi Saat Ini:

• Ketimpangan akses antara investor pariwisata dan nelayan lokal

• Skema pemungutan retribusi tanpa transparansi

• Proyek konservasi yang dikuasai LSM asing dan minim partisipasi warga

• Hilangnya hak adat atas laut sebagai ruang hidup dan budaya

🌱 PKS Dukung Konservasi Partisipatif dan Pro-Rakyat
Riyono menekankan bahwa pendekatan konservasi harus inklusif, bukan represif. Harus ada dialog terbuka antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak konservasi, sehingga semua pihak merasa memiliki dan dilibatkan.

🏛️ Langkah Konkret yang Didorong DPR:

• Revisi Perda atau Pergub yang membatasi hak tangkap nelayan lokal

• Audit transparansi dana konservasi dari tiket dan pungutan wisata

• Penetapan zona tangkap khusus untuk masyarakat adat Raja Ampat

• Pendampingan hukum dan ekonomi untuk nelayan terdampak

📢 “Kalau konservasi bikin orang adat terusir, itu bukan konservasi. Itu bentuk baru kolonialisme ekologis,” tegas Caping dengan lantang.

🌊 Laut Harus Tetap Jadi Rumah, Bukan Komoditas Eksklusif
Sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS yang dikenal dekat dengan gerakan tani dan nelayan, Riyono menegaskan bahwa perjuangannya di parlemen adalah memastikan keadilan ekologis hadir dalam kebijakan negara.